.webp)
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan per 31 Desember 2018, ada 27,44 juta peserta bermasalah. Dari data tersebut ada 17,17 juta peserta yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) bermasalah, NIK ganda 10 juta, kolom faskes kosong sebanyak 21 ribu, dan sisanya sudah meninggal.
"Kami cleansing 16 juta record. Masih ada temuan BPKP 10 juta. Kami usulkan 10 juta ini kepada Kemensos untuk lakukan evolusi kepesertaan dan pemutakhiran data peserta ke Dukcapil," kata Fachmi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, ada badan usaha yang belum tertib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 50.475. Dari jumlah tersebut, badan usaha yang sudah terdaftar JKN-KIS di dalam master file sebanyak 24.313, badan usaha potensial yang dapat direkrut 5.555, badan usaha mikro yang sudah terdaftar di JKN-KIS segmen lain 5.710, dan badan usaha yang tidak dapat direkrut sebanyak 14.897.
Hasil audit BPKP juga menemukan bahwa 528.120 pekerja belum didaftarkan dari 8.314 badan usaha dan 2.348 badan usaha tidak melaporkan gaji dengan benar.
"Temuan BPKP badan usaha yang belum tertib kaitannya dengan tidak daftarkan penuh pesertanya adalah 500 ribu peserta," tutur Fachmi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perlu menaikkan iuran BPJS Kesehatan agar tak lagi bolong alias defisit. Defisit BPJS Kesehatan tahun ini diperkirakan Rp 32 triliun tahun ini.
"Menyelamatkan BPJS satu tahun itu asumsi tagihan bolong 2019 clean. Rp 32 triliun estimasi defisit harus ditutup dulu kemudian iuran ini baru akan bisa membantu BPJS 2020 namun 2021 defisit lagi," ujar Sri Mulyani.
(ara/eds)
