RUU DKI Pengganti Jakarta Dibawa ke DPR Tahun Ini

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah menargetkan penyerahan rancangan undang-undang (RUU) tentang pemindahan ibu kota negara dilakukan tahun ini.

Bambang menyebut, salah satu RUU yang akan diserahkan pada tahun ini adalah mengenai RUU daerah khusus ibu kota (DKI).

"Iya (RUU DKI), Kita fokus 1 RUU DKI," kata Bambang di gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Saat ini, kata Bambang, pemerintah masih dalam tahapan penyiapan RUU yang akan diajukan oleh pemerintah kepada DPR.

Baca juga: Biaya Pindah Ibu Kota Rp 466 T, Kira-kira dari Mana Sumbernya?

Berdasarkan catatan detikFinance, ada sejumlah UU yang harus direvisi oleh pemerintah untuk melancarkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dari yang sekarang di DKI Jakarta.

Beberapa UU tersebut adalah tentang penyataan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru. Perubahan UU 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota NKRI. UU yang mengatur Provinsi Kalimantan Timur. Lalu, perubahan terhadap UU Kelembagaan Negara.

Meski demikian, Bambang menilai saat ini yang paling dibutuhkan adalah mengenai RUU DKI.

"Yang penting 1 RUU mengenai DKI-nya," tegas Bambang.

Baca juga: Usulan Nama Ibu Kota Baru: Jokograd hingga Sankt Jokoburg

(hek/eds)