Swasta Ikut Bangun Ibu Kota, Fadli Zon: Jangan Sampai Dikuasai Asing

Jakarta - Pemerintah menghitung setidaknya memindahkan ibu kota membutuhkan dana sekitar Rp 466 triliun. Kebutuhan uang itu ditegaskan hanya sedikit menggunakan APBN, sisanya dari kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dan swasta.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan bahwa dirinya menolak rencana pemindahan ibu kota. Seandainya pun jadi, dia juga mempertanyakan kebutuhan dana pindah ibu kota Rp 466 triliun yang dijanjikan tidak membebani APBN.

"Apalagi porsinya sedikit bahkan saya dengan tidak ada dari APBN. Lalu siapa yang mau bangun ini. Mau dibangunkan asing? kenapa nggak sekalian dijual," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Pindah Ibu Kota Rp 466 T, Fadli Zon: Mending Bereskan BPJS Kesehatan

Dia juga mengkritisi terkait skema KPBU yang menurutnya masih belum jelas. Dia curiga justru skema itu bisa menjadi karpet bagi pihak asing.

"Skemanya seperti apa, BUMN aja merugi kok. Swasta yang mana? Swasta dalam negeri atau asing. Jangan sampai negara ini dikuasi kepentingan asing di sektor strategis," tambahnya.

Baca juga: Material Impor Ancam Pembangunan Ibu Kota Baru

Menurut Fadli pindah ibu kota memang merupakan hal yang wajar. Namun hal itu baru bisa dilakukan ketika perekonomian stabil dan negara memiliki banyak uang.

"Kalau kita kelebihan banyak uang kaya Qatar, mau kita pindahkan ke mana saja bisa," tutupnya.


(das/ara)