Usul Pelanggan Mampu 900 VA Tak Disubsidi, APBN Hemat Rp 6,9 T

Jakarta - Pemerintah mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghemat subsidi listrik hingga Rp 6,9 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan pemerintah saat ini menyalurkan subsidi untuk 450 VA ada sekitar 23,99 juta rumah tangga.

Dia menjelaskan tahun 2017 pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan saat itu ada 23 juta pelanggan 900 VA. "Dari 23 juta pelanggan tersebut, ternyata yang dianggap pantas itu 4 juta saja. Karena itu pada 2017 awal kami keluarkan 19 juta dari subsidi," kata Suahasil di ruang Banggar, DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Suahasil menyampaikan, saat itu cara mengeluarkan pelanggan subsidi menggunakan data di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang kemudian diverifikasi langsung oleh PLN.

Baca juga: Minta Insentif Pajak untuk Ekonomi RI, Jokowi: Sudah Rapat 6 Kali

Menurut dia, kebijakan 2 tahun tersebut mendukung reformasi subsidi listrik agar lebih baik. Suahasil menyebut tak menutup kemungkinan ada tantangan di lapangan seperti komplain dari pelanggan.

Dia menambahkan angka Rp 54,79 triliun itu angka subsidi listrik tahun 2020 dengan kondisi 900 VA RTM tidak lagi menerima tarif subsidi tetapi masih ada rumah tangga yang pelanggan 900 va yang terkategori sebagai rumah tangga miskin.

"Dengan pengertian seperti itu subsidi listrik jadi Rp 54,79 triliun. Dengan demikian kami perlu sampaikan terkait subsidi listrik ini hasil akhirnya adalah sesuai audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kita harap hasil audit itu dilaporkan ke DPR," imbuh dia.

Baca juga: Tarif Listrik Nggak Naik, Penerima Subsidi Diseleksi Ketat

(kil/fdl)