Jakarta -
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi (rakor) tentang kebijakan gula. Hasil rakor tersebut, pemerintah akan menggenjot kualitas gula, sehingga bisa digunakan sebagai gula industri, dan juga dikonsumsi masyarakat.
Nantinya, pemerintah akan merevisi Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai gula konsumsi atau gula kristal putih (GKP) yang diproduksi oleh petani gula dalam negeri. Saat ini, SNI gula konsumsi yang mengacu pada International Commission For Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) berada di angka 300. Kemudian, pemerintah akan menekan angka ICUMSA GKP hingga berada di angka 200.
"Saya disuruh menyiapkan bahan bagaimana tetap meningkatkan kualitas gulanya. Makanya standarnya 300 dan sekarang mau ditekan maksimum 200, caranya bagaimana BUMN menekan kualitas gula," ujar Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro usai menghadiri rakor di kantor Darmin, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain pemerintah juga akan memperluas lahan tanam tebu secara bertahap hingga 735 ribu hektare. Berikut penjelasan detail jurus pemerintah tersebut:
Perlu diketahui, ICUMSA (International Commission For Uniform Methods of Sugar Analysis) merupakan parameter penentu kualitas gula. Semakin kecil angka ICUMSA maka semakin putih dan jernih gulanya, dan bagus untuk dikonsumsi, juga dapat memenuhi kebutuhan industri. Wahyu menjelaskan, standar ICUMSA gula di Indonesia masih berkisar di angka 200-300.
Nantinya, produksi gula di Indonesia hanya akan ditetapkan menjadi satu kualitas ICUMSA, yakni di angka 200. Sehingga, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan gula baik untuk konsumsi, maupun untuk industri (penyatuan pasar gula).
"Ya, salah satunya itu (penyatuan pasar gula)," kata Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro .
Dengan menekan kualitas tersebut, maka diharapkan industri makanan dan minuman tak perlu lagi mengimpor gula mentah untuk dijadikan gula rafinasi (sebagai bahan industri makanan dan minuman). Tentunya, dengan menekan angka ICUMSA-nya ke angka 200, maka kebutuhan industri masih dapat terpenuhi.
Untuk itu, Wahyu menuturkan, Kementerian BUMN akan mengarahkan perusahaan produsen gula, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk segera melaksanakan hal tersebut
Menurut Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono, target memenuhi luas 735.000 Ha tersebut dapat terealisasi pada tahun 2029. Artinya, butuh waktu 10 tahun agar Indonesia bisa swasembada gula.
"Kebutuhan kita 5,8 juta ton. Analisis kami, kira-kira butuh 735.000 hektare untuk mencapai swasembada. Itu tonasenya 5,9 juta ton, kita prediksi 2029," tutur Kasdi usai menghadiri rakor di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Saat ini, pemerintah menargetkan perluasan lahan produksi gula kira-kira seluas 535.000 Ha sampai tahun 2024. Luas tersebut diprediksi memproduksi 3,2 juta ton gula. Proporsinya, 271.361 Ha di luar Pulau Jawa, dan di Pulau Jawa 263.571 Ha.
"Sampai 2024 itu target kita 535.000 Ha. Itu baru memenuhi 3,2 juta ton. Kalau 2024, di luar Pulau Jawa 271,361 Ha, dalam Jawa 263.71 Ha," papar Kasdi.
Kasdi mengatakan, pemerintah akan fokus memperluas lahan produksi gula di luar Pulau Jawa. Karena, untuk menambah lahan produksi gula di Pulau Jawa terbilang sulit.
"Kalau mau perluas di Jawa agak sulit. Kita konsentrasi di luar Jawa. Di dalam Jawa masih boleh, semangatnya perluas kebun," ucap dia.
Ia menyebutkan, banyak wilayah di luar Pulau Jawa yang berpotensi untuk ditanami tebu yang nantinya dapat memproduksi gula. Wilayah tersebut ada di Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya.
"Di Sumatera ada potensi, Kalimantan juga," tandasnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
