Ini Cara Pemerintah Biar Lahan di Ibu Kota Baru Tak Nganggur

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, jika selama 3-4 tahun setelah dibeli namun lahan tersebut belum dibangun apa-apa, wajib dijual kembali ke badan otoritas yang nantinya dibentuk pemerintah.

"Kalau misalnya nggak dibangun dalam waktu berapa, 3, 4 tahun, itu tanah itu kita bikin klausul kembali lagi kepada, atau wajib dijual kepada otoritas atau kepada bank tanah gitu," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).


Dia belum bisa menjelaskan secara rinci berapa harga tanah yang nantinya dijual kembali ke pemerintah, entah sama dengan harga jual sebelumnya atau berbeda.

Jadi, lanjut dia, tanah ini nantinya hanya sebagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah bagi pihak-pihak yang mau mengelolanya, misalnya untuk dibangun rumah. Jadi jelas tanah itu akan digunakan untuk apa.

Pemerintah tak mau kejadian seperti di Batam terulang. Di sana pemerintah menjual tanah ke swasta. Sayangnya banyak yang hanya menjadi lahan nganggur tanpa dikelola produktif.

"Dulu kita keliru, kita jual tanah saja. Akhirnya orang beli tanah nggak diapa-apain. Jadi sekarang sebagian besar tanah (di Batam) itu sudah dipakai orang tapi tidak dibangun," ujarnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil juga menjelaskan, pemerintah mengawasi harga tanah di ibu kota baru. Caranya siapa saja yang nanti membeli tanah di sana, jika ingin menjualnya kembali hanya bisa ke badan orotitas yang dibentuk pemerintah.

"Nanti ada klausul-klausul bahwa kalau misalnya tanah itu mau dijual supaya kalau kita ingin mengontrol harga tanah ada ketentuannya, bahwa tanah itu kalau misalnya anda mau jual, jual kembali kepada otoritas," terangnya.

Pemerintah juga menghindari spekulasi tanah dengan belajar dari pengalaman yang sudah ada. Dipastikan tak akan ada celah bagi mereka yang membeli tanah untuk dijual kembali dengan harga tinggi tanpa adanya nilai tambah, alias cuma lahan kosong.

Dirinya pun berkaca dari Singapura. Di sana ada Singapore Land Authority yang salah satu fungsinya untuk mengontrol harga.

"Di Singapura misalnya tanah itu dikembangkan oleh Land Authority of Singapore. Kemudian dia jual (tanah), kemudian badan itu karena kota besar mendapat keuntungan. Tapi kalau dijual kembali lagi ke mereka," jelasnya.

Selain itu akan ada disinsentif agar tak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan menjual tanah tanpa nilai tambah.

"Kalau orang spekulasi tanah, disinsentif akan kita kenakan pajak supaya orang tidak mendapatkan keuntungan yang berlebihan dari spekulasi tanah. Selama ini spekulasi tanah kan orang cari keuntungan saja," tambahnya.