Pajak Perusahaan Mau Dipangkas, Aturannya Ditarget Kelar 2020

Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. RUU ini akan merevisi beberapa poin dalam revisi UU yang progresnya berjalan yakni UU KUP, PPh dan PPN.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengatakan, pemerintah menargetkan draf UU ini diserahkan ke DPR pada tahun ini.

"Target tahun ini sambil ngobrol pihak-pihak, drafting kan sudah ada tapi belum clean. Kemudian salah satu prioritas mudah-mudahan tahun ini bisa masuk ke DPR," katanya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Robert menargetkan, aturan tersebut ditargetkan akan diundangkan pada tahun depan.

"Iya (tahun depan)," katanya saat dikonfirmasi.

Baca juga: Demi Investasi, Jokowi Pangkas Pajak Perusahaan

Aturan ini memuat sejumlah ketentuan. Salah satunya, penurunan tarif pajak PPh Badan dari 25% ke 22% pada tahun pajak 2021 dan 2022. Kemudian, menjadi 20% mulai tahun 2023.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengatakan, aturan ini akan merevisi beberapa poin dalam revisi UU KUP, PPh dan PPN. Namun, revisi itu tetap berjalan.

"Jadi kalau kedudukan seperti apa kan UU, UU ketemu UU disampaikan Pak Robert UU ini kan tanda kutip merevisi beberapa ketentuan UU lain. Ketentuan PPh, PPN dan KUP yang masih berjalan tetap berjalan sebagai mestinya," jelasnya.

"Cuma beberapa poin tarif sesuai UU (yang baru) ini, sanksi berubah berdasarkan UU ini. Jadi betul-betul kedudukan sama dengan UU dan saling melengkapi dan memotong yang lain," tutupnya.

Baca juga: Tarif Pajak Perusahaan Turun, RI Bakal Kehilangan Rp 54 T

(eds/eds)