.webp)
"Pertama regulasi, kedua isu-isu perpajakan, ketiga isu-isu lahan dan bangunan, keempat isu terkait ketenagakerjaan, terakhir yang mencuat dalam 2 tahun adalah over dominasi dari BUMN," kata dia di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Rabu (11/9/2019).
Lebih rinci, dia menjelaskan bahwa adanya peraturan yang tumpang tindih satu sama lain, serta rumitnya perizinan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua mengenai perpajakan yang menurutnya pendekatan institusi perpajakan di Indonesia dalam mencapai target perlu diperhatikan.
"Perpajakan pertama perlakuan yang semena-mena, petugas pajak menghadapi target dan mengalami tekanan mengejar target dengan cara apa saja. Sementara terus terang pengusaha itu bisa dibujuk bayar lebih, terlebih sekarang ada infrastruktur, tapi justru caranya jadi penting," jelasnya.
"Kalau caranya nggak sesuai peraturan, nagih dulu baru nanti disengketa pajak bertahun-tahun, ini sangat bikin kempes semangat pengusaha," sambungnya.
Terkait lahan dan bangunan dia menjelaskan lambatnya pengurusan perizinan, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
"Ketiga, lahan dan bangunannya, itu kita sudah tahu sengketa lahan di lapangan, implementasi di lapangan, di pemda-pemda dan daerah, tapi juga terus terang IMB, SLF bisa berbulan-bulan nggak selesai-selesai," jelasnya.
"Keempat ketenagakerjaan juga mengapa investasi larinya ke Vietnam, BKPM melakukan kajian, membandingkan biaya usaha, dari lahan sampai upah, sampai jasa, infrastruktur, transportasi dan sebagainya kita memang di atas negara tetangga, lebih mahal," jelasnya.
Terakhir, lanjut dia bahwa banyak keluhan mengenai over dominasi BUMN. Soal ini Lembong tak mau berbicara terlalu banyak.
"Saya tidak mau terlalu mendalami, saya kira bapak ibu bisa membaca di koran mengenai masalah-masalah yang kita hadapi di sektor BUMN," tambahnya.
Lima keluhan investor itu, rencananya akan Lembong sampaikan dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore ini membahas perbaikan ekosistem investasi.
(toy/eds)
