.webp)
Selain waktunya yang tidak tepat, saat kondisi perekonomian sedang tidak menggembirakan juga dapat menimbulkan dampak negatif berkepanjangan seperti mematikan industri rokok di tanah air, menyengsarakan masyarakat petani tembakau dan buruh rokok itu sendiri sekaligus dapat menghidupkan rokok ilegal.
Rencana implementasi kebijakan tersebut diminta untuk ditunda. Hal tersebut disampaikan ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau (APTI) Agus Pamudji dan Pengamat Kebijakan Publik dari Public Trust Institute (PTI) Hilmi Rahman Ibrahim, kepada pers, kemarin di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ketua Umum APTI, pihaknya sudah melakukan konsolidasi dengan pengurus APTI dan masyarakat petani tembakau dari berbagai daerah di seluruh Indonesia khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Pertemuan diadakan , membahas rencana kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen yang sudah diumumkan Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu sekaligus membahas masa depan industry rokok di tanah air beserta dampak yang akan ditimbulkan terhadap petani tembakau jika rencana kenaikan tersebut jadi dilakukan
"Produksi tembakau nasIonal ini mau tidak mau masih tergantung kepada pabrikan rokok nasional atau industry nasional gitu, ini kan berarti dampak yang paling buruk yang paling kena adalah di arus bawahnya. Yakni Petani Tembakau. Perlu kami sampaikan ke ibu Menkeu bahwa di dalam ekosistem industry tembakau walaupun yang dipukul adalah industrinya tetapi yang akan jatuh adalah petaninya. Karena di Indonesia ekosistem pertembakauan ini masih ada petani petani dan tenaga kerja dari tembakau," tegas Ketua Umum APTI Agus Pamudji.
Agus Pamuji berharap pemerintah dapat befikir lebih jernih dan lebih arif sebelum mengambil keputusan menaikan tarif cukai rokok. Masyarakat petani khususnya petani tembakau sifatnya masih menjunjung tinggi sifat kegotongroyongan dan kerjasama.
Industri rokok tidak hanya mengenai pabrikan. Melainkan juga ada petani tembakau ada pekerja industry rokok, kemudian ada pedagang asongannya.
Nasib tenaga kerja dan petani tembakau serta para pedagang asongan rokok ini juga harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
"Makanya kami mengusulkan kebijakan tersebut ditunda karena Kalau kenaikannya 23 persen sudah diambang batas kewajaran. Makanya bisa kami sampaikan, menurut apa yang kami rasakan, rencana kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen dan kenaikan harga jual eceran rokok adalah tindakan secara perlahan mematikan petani tembakau dan buruh rokok. Padahal industri rokok, petani tembakau selama ini sudah membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah," papar Agus Pamudji.
Ketua Umum APTI Agus Pamudji menyarankan, agar pemerintah jangan hanya memandang tembakau ini sebagai komoditi yang harus diperangi, atau hanya mau uangnya saja lewat cukai tapi enggak mau memahami dan mengerti permasalahannya.
Karena itu pihaknya berharap pemerintah bisa membaca apa yang diderita dan dirasakan oleh masyarakat petani tembakau. APTI meminta sebuah kebijakan atau usulan yang adil.
"Kebijakan yang adil dari pemerintah bagi kami masyarakat petani tembakau dan buruh pabrik rokok adalah, kenaikan cukai jangan terlalu tinggi tapi yang wajar wajar saja. Namun kenaikan cukai itu harus dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan petani tembakau. Cukai rokok naik tapi harus juga diiringi dengan naiknya kesejahteraan petani tembakau," pinta Agus Pamudji.
(dna/zlf)
