Jakarta -
Pantia Khusus (Pansus) pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) semalam menggelar rapat kajian bersama dengan pemerintah pusat. Agenda rapat ini mengkaji rencana tersebut.
Dalam rapat dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil. Rencananya juga turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Selain mengundang para menteri, Panus Pemindahan IKN juga mengundang gubernur yang terkait dengan rencana ini, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia dimintakan masukan dan usulan terkait rencana itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam paparannya dia meminta pemerintah pusat untuk tidak melupakan Jakarta. Dia juga ingin tak semua aset negara seperti kantor pemerintahan yang ditinggalkan jadi tukar guling dengan swasta.
Saat diberikan kesempatan berbicara, Anies mengatakan, bahwa rencana pindah IKN merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski ditinggalkan, Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis.
Namun dia meminta pemerintah untuk tidak melupakan Jakarta. Anies berharap perhatian pemerintah terhadap Jakarta tidak berkurang.
"Harapan kami bahwa perhatian pemerintah bukan hanya terhadap masalah di kawasan ibu kota tapi juga kawasan Jakarta tidak berkurang. Karena kawasan ini memiliki tantangan yang tidak kecil," ujarnya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Anies menjelaskan, ada beberapa permasalahan di Jakarta yang menurutnya masih butuh perhatian pemerintah pusat. Pertama permasalahan lingkungan hidup.
"Tantangan ini lintas wilayah. Masalah air saja di kawasan ini air hujan. Di sisi selatan mengalir 13 sungai. Kedua air di pesisir karena air di Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah di beberapa titik," terangnya.
Kedua, masalah terkait integrasi transportasi. Jakarta yang nantinya tetap menjadi pusat ekonomi, menurut Anies butuh kebijakan besar dalam menyiapkan integrasi transportasi.
Kemudian masalah ketiga yang dia harap masih dapat perhatian dari pemerintah adalah pengelolaan konsentrasi penduduk dan ketimpangan sosial ekonomi.
DKI Jakarta beberapa tahun ke depan akan ditinggalkan oleh sebagian penduduknya. Pemerintahan, mulai dari presiden hingga PNS terkecil akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Rencananya gedung-gedung pemerintahan di Jakarta yang masuk dalam Barang Milik Negara (BMN) akan dimanfaatkan untuk menjadi modal pindah ibu kota. Salah satu skemanya seperti tukar guling dengan pihak swasta untuk mendapatkan dana.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap aset negara yang akan ditinggalkan di Jakarta tidak seluruhnya ditukar gulingkan. Dia berharap sebagian bisa digunakan untuk ruang terbuka hijau.
"Di tempat-tempat tertentu, tentu lebih efisien untuk dimanfaatkan sebagai gedung bertingkat, tapi banyak tempat lain jadi taman kota. Seperti di kota-kota negara modern, di mana ada taman yang dimanfaatkan untuk publik," ujarnya.
Anies menjelaskan di Jakarta sendiri saat ini 92% dari luas wilayahnya merupakan wilayah tertutup. Artinya masih sangat sedikit ruang terbuka hijau di Jakarta. Hal itu kurang baiknya penyerapan air.
"Jakarta hari ini, memiliki keterbatasan ruang terbuka hijau, 92% kota itu tertutup. Maka nggak aneh hujan, air nggak masuk ke tanah. Dengan adanya relokasi instansi pusat, kita berharap memiliki paru-paru untuk Jakarta," tambahnya.
Pemerintah sendiri mengklaim memiliki aset sekitar Rp 1.123 triliun di Jakarta sebagai modal pindah ibu kota baru. Aset itu berupa kantor-kantor pemerintah hingga rumah dinas para pejabat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani ditempat yang sama mengakui sudah mengevaluasi nilai BMN yang ada di Jakarta. Namun dia belum bisa memastikan bagaimana pemanfaatan aset-aset tersebut.
"Mengenai aset apakah pindah tangan atau hanya disewa gunakan. Kita akan melihat master detilnya dulu. Nanti kita akan lihat apakah skema pindah tangan, jual putus atau pemanfaatan dengan menggunakan swasta," tuturnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
