.webp)
Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Lukman Hidayat mengatakan, kawasan ini merupakan konsep dari Menteri BUMN Rini Soemarno. Harapannya, gedung ini menjadi markas dari perusahaan-perusahaan pelat merah.
"Sebenarnya di video ada keinginan Ibu (Menteri BUMN) seluruh BUMN bisa berkantor di sini. Tentu tidak merata yang sudah punya kantor pindah, hanya mungkin ada perwakilan, khususnya di luar kayak di Jakarta belum ada kantor di Sumatera dan sebagainya," katanya di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (3/10/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan, kawasan ini mengusung konsep burung garuda, di mana kepala burung ialah Gedung Kementerian BUMN. Kemudian, sayap ialah Gedung Danareksa dan Telkom.
Dalam paparannya, sayap alias dua gedung di samping Kementerian BUMN akan diubah menjadi gedung dengan 33 lantai.
"Tanah dari pada BUMN sendiri, di mana BUMN tanahnya masih punya kemampuan ditinggikan. Telkom, Danareksa kita gabungkan jadikan satu kawasan sehingga ketinggiannya tidak boleh lebih tinggi dari Monas. Garuda mendapatkan manfaat. Sehingga Garuda bisa dibangun 27 lantai, dan di depan masing 32 lantai," ungkapnya.
Terangnya, kawasan ini akan disulap menjadi perkantoran modern. Kemudian, dilengkapi dengan kawasan terbuka. Bukan hanya itu, nantinya akan dilengkapi fasilitas olah raga di dalamnya, klinik penitipan bayi, hingga food court untuk karyawan.
"Kalau lihat office lobi modern konsepnya, depannya modern juga dengan sirip kaca. Gedung ini nanti green building kategori gold," terangnya.
Dia melanjutkan, pengembangan kawasan ini akan memanfaatkan aset kementerian dan BUMN. Lalu, pengembangan kawasan menerapkan sejumlah skema.
"Kita kerja sama beda-beda skemanya dengan Danareksa KSU, dengan Telkom skema kita membuat SPV sama-sama Telkom majority, dengan Garuda kita menggunakan bukan KSU, SPV tapi kelihatannya lebih memilih KSO," tambahnya.
Pengembangan kawasan ini ditargetkan rampung tahun 2024. Untuk nilai proyeknya mencapai lebih Rp 2 triliun.
"Tiga bangunan, tiga kawasan ini nilainya sekitar lebih dari Rp 2 triliun, termasuk kita memperbaiki di tengah depan Kementerian BUMN kita perbaiki," jelasnya.
(dna/dna)
