Bandara Radin Inten Dikelola AP II, Pemerintah Hemat Rp 100 M

Jakarta - Pengelolaan Bandara Radin Inten II telah resmi dipegang oleh PT Angkasa Pura (AP) II (persero). Nantinya AP II akan melanjutkan pelayanan dan pengembangan untuk perluasan Bandara.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan saat ini pemerintah membuat pihak swasta agar lebih berperan untuk pembangunan bandara di Indonesia.

"Amanat presiden untuk membuat swasta lebih berperan. Kita punya APBN untuk menjadi stimulus saja, yang aktif swasta dan BUMN," kata Budi di Bandara Radin Inten II, Lampung, Sabtu (12/10/2019).

Dia menjelaskan, selama ini pemerintah mengucurkan dana Rp 100 miliar per tahun dari APBN untuk operasional Bandara Radin Inten II.

Setelah pengelolaanya diambil alih AP II diharapkan bisa menghasilkan Rp 110 miliar per tahun yang nantinya bisa disetorkan ke pemerintah dan angka tersebut bisa digunakan untuk pembangunan bandara di daerah lain yang membutuhkan.

Menurut Budi mengatakan pemberian APBN bagi suatu bandara merupakan stimulus agar meningkatkan pelayanan dan keselamatan penerbangan.

"Pemerintah hanya bisa memenuhi paling banyak 30% dari seluruh kebutuhan bandara jika berasal dari dana APBN. Kalau kebutuhan sekitar Rp 1.400 triliun maka maksimal hanya bisa terpenuhi Rp 800 triliun," jelasnya.

Oleh karenanya, ia menyebutkan kembali MoU tersebut dapat menghemat penggunaan APBN dan dapat dialihkan untuk daerah lain yang membutuhkan.

Menhub Budi kembali menegaskan agar Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memberi usulan bagi pengembangan prasarana transportasi di daerah lain yang bisa dikembangkan lebih lanjut seperti Bandara Mohammad Taufik Kiemas (Pekon Serai, Krui, Pesisir Barat Lampung) atau Bandara Gatot Subroto (Way Kanan, Lampung).

Budi melanjutkan kerjasama pemanfaatan BMN ini merupakan salah satu amanat Presiden RI Joko Widodo agar pihak swasta lebih berperan dalam membangun Indonesia.

"Oleh karenanya, dengan proses pemanfaatan Bandara Radin Inten II ini Lampung bisa meningkatkan sektor kargo seperti ekspor ikan dan sektor pariwisata," ujar dia.

Dalam pengembangan transportasi dari dan menuju Bandara Radin Inten II, Budi menyatakan sedang dipersiapkan pembangunan kereta bandara.

"Untuk kereta bandara Lampung sendiri akan dikembangkan paling lambat tahun 2021 sehingga mempersingkat waktu tempuh penumpang dari Bandar Lampung ke Radin Inten. Yang tadinya jarak tempuh 1 jam diharapkan bisa kurang," jelasnya. Ia menyebut untuk kereta Bandara masih menunggu rolling stock dari PT. KAI.

Budi juga mengatakan, Bandara Radin Inten Lampung didorong sebagai bandara internasional yang bisa menjadi bandara embarkasi haji dan umroh.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Pemerintah Provinsi Lampung untuk berperan aktif dalam menyampaikan usulan tersebut kepada Kementerian Agama. "Masih ada waktu 10 bulan untuk penyelenggaraan haji. Sedangkan untuk umroh kan bisa kapan saja," kata Budi





(kil/zlf)