.webp)
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Kementerian PUPR, Kementerian ATR, serta Bupati, Stakeholder Transportasi dan Kepala UPT Perhubungan se-Provinsi Papua Barat.
"Apa yang kita lakukan adalah koordinasi dengan pemda Papua Barat, karena ada beberapa yang harus diselesaikan permasalahan tanahnya," ucapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (13/10/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada pun keempat bandara yang dimaksud yakni Bandara Rendani Manokwari, Bandara Siboru Fakfak, Bandara Raja Ampat dan Bandara Domine Edward Osok Sorong. Jika permasalah tanah telah selesai, Menhub menegaskan, maka pengembangan bandara-bandara tersebut bisa langsung dimulai.
"Kalau tanahnya diselesaikan sekarang seperti Fakfak kita akan mulai melakukan cut and fill tahun depan. Tetapi seperti Rendani di Manokwari ada yang harus diselesaikan pembebasan tanah tahun 2020 dan kami baru akan menyelesaikannya pada tahun 2021. Sedangkan Raja Ampat sepanjang 1525 m sudah selesai pembebasan lahannya mulai tahun ini dan tahun depan diselesaikan," ujarnya.
Kini, ungkap Budi Karya, progres Bandara Rendani Manokwari sudah mencapai 25% dan ditargetkan bisa selesai pada 2021.
Sementara itu, Bandara Raja Ampat ditargetkan rampung 2020 dan Bandara Siboru Fakfak selesai pada 2023. Adapun Bandara Sorong hanya tinggal melengkapi fasilitas garbarata dan memperpanjang runway (lintasan pacu).
Rapat koordinasi hari ini juga merupakan agenda tindak lanjut kunjungan kerja Menhub pada September lalu ke Sentani dan Manokwari.
Rakor ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok, khususnya di desa, daerah pinggiran dan perbatasan guna mempercepat pembangunan untuk mewujudkan konektivitas nasional.
Pembangunan infrastruktur tersebut akan meningkatkan efisiensi logistik dengan murahnya biaya logistik, meningkatkan efisiensi transaksi barang dan jasa, serta mendorong keberhasilan produk nasional berdaya saing.
(ega/hns)
