-
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan batalnya rencana redenominasi rupiah atau mengilangkan sejumlah angka nol di mata uang rupiah.
JK mengatakan perubahan Rp 1.000 jadi Rp 1 itu batal karena ada beberapa hal yang dipentingkan pemerintah kala itu, yakni pada saat Darmin Nasution menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).
JK mengatakan, pada saat Darmin Nasution menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) yakni 2010-2013, rencana tersebut sempat diusulkan kembali namun batal.
Pasalnya, kala itu RI telah fokus menggarap persoalan negara lainnya, sehingga kata JK saat itu pilihan memangkas Rp 1.000 jadi Rp 1 tidak memiliki urgensi tinggi.
"Memang rencananya dulu merubah rupiah pada zaman Pak Darmin masih Gubernur BI. Tapi dianggap karena itu tidak urgent dibanding masalah waktu itu. Jadi direm dulu," ungkap JK dalam Dialog Ekonom Indef dan Paramadia Public Policy Industry (PPPI) di Hotel The Westin, Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Wacana tersebut dianggap ekonom sebagai cara efektif untuk menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Namun, JK mengatakan bahwa nilai rupiah terhadap dolar masih jauh lebih baik dibandingkan negara-negara seperti Venezuela, Brasil, Turki dan lain-lain.
"Rupiah kita bukan yang terburuk di dunia. Itu ada Venezuela, Brasil, Turki, kemudian Afrika Selatan. Jadi tidak benar kalau rupiah kita buruk," tegas JK.
Mengutip pemberitaan detikcom 4 April 2018, redenominasi ini direncanakan sejak Deputi Gubernur Senior masih dijabat oleh Darmin Nasution yang saat ini menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian.
Setelah Darmin selesai menjadi Gubernur BI, Agus Martowardojo yang menduduki kursi tersebut selanjutnya makin menguatkan rencana redenominasi. Namun hingga akhir jabatan Agus Marto, redenominasi itu belum juga terealisasi, RUU belum jadi dan tak masuk prolegnas.
BI kini dipimpin oleh Perry Warjiyo, yang dalam paparan visi misinya akan melanjutkan rencana redenominasi rupiah.
Mantan menteri era Soeharto, Emil Salim menilai kebijakan redenominasi dari Rp 1.000 menjadi Rp 1 tak akan bisa mendongkrak nilai rupiah terhadap dolar.
"Tidak ada kebijakan yang bisa. Sebab nilai rupiah adalah akibat dari satu langkah perbaikan produktivitas, kemampuan persaingan dan sebagainya," kata Emil usai menghadiri Dialog Ekonom Indef dan Paramadia Public Policy Industry (PPPI) di Hotel The Westin, Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Menurut Emil, nilai rupiah akan naik dengan bertambahnya jumlah produksi dan jasa di Indonesia. Sehingga, perekonomian dan daya saing Indonesia ke berbagai negara meningkat.
"Nilai rupiah naik, kalau uang didukung oleh produktivitas masyarakat. Jadi dibalik Rp 1, ditentukan jumlah produksi dan jasa yang bisa dihasilkan oleh bangsa. Jadi kemampuan manusia menghasilkan produksi dan jasa itu memberi kekuatan kepada nilai rupiah itu," terang Emil.
Untuk itu, Emil menuturkan, produktivitas masyarakatlah yang perlu 'ditancap gas'nya. Bukan mengandalkan satu kebijakan seperti redenominasi untuk mendongkrak nilai rupiah.
"Maka produktivitas manusia-manusia itu harus kita tancap gas. Nilai rupiah adalah hasil dari naiknya produktivitas. Rupiah itu adalah uang yang didukung oleh produk, produk adalah hasil dari produktivitas manusia. Kita nggak bisa bilang, 'hey rupiah naiklah', nggak bisa. Nilai rupiah adalah akibat dari semakin kuatnya ekonomi," tutupnya.
Sebagai informasi, pada 2017 lalu, Gubernur BI saat itu mengharapkan redenominasi ini bisa dilaksanakan pada 2020 mendatang.
Tapi untuk menjalankan rencana itu, jalannya masih panjang. Mulai dari pembahasan rancangan undang-undang redenominasi, perjalanan masuk program legislasi nasional (prolegnas) sampai masa transisi hingga masa penerapan.
Penyederhanaan nilai ini bertujuan agar bisa lebih efisien, rupiah makin berdaulat dan lebih bergengsi jika dibandingkan dengan mata uang negara lain.
.webp)
