Jokowi Mau 'Gaji' Orang RI Rp 27 Juta/Bulan, Ini Syaratnya

Jakarta - Dalam pidato usai pelantikan kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ia memiliki rencana Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap pada 2045.

Dia menyebutkan saat itu, Indonesia akan menjadi negara maju yang pendapatan masyarakatnya Rp 324 juta per tahun atau Rp 27 juta per bulan. Jokowi juga menjelaskan, produk domestik bruto (PDB) harus bisa mencapai US$ 7 triliun dan menjadi negara yang ekonominya masuk urutan 5 besar dengan angka kemiskinan 0%.

"Kita harus menuju kesana. Kita sudah kalkulasi target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk dicapai. Tapi semua tidak datang otomatis dengan mudah, tapi harus disertai kerja keras. Dan kita harus kerja cepat. Harus diserta kerja produktif bangsa kita," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Umumkan Susunan Kabinet Pagi Ini, Siapa Jadi Menteri Ekonomi?

Menanggapi hal tersebut peneliti dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra memandang rencana Jokowi untuk mencapai pendapatan perkapita Rp 324 juta/tahun di 2045 bisa terealisasi. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

"Tetapi dengan syarat mutlak, Presiden tidak bisa lagi menggunakan Tim Ekonomi Kabinet periode lalu yang telah terbukti hanya sanggup memberikan pertumbuhan ekonomi 5%," tutur Gede dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Kang Emil, Jonan hingga Risma Menteri PUPR Idaman detikers

Gede bahkan sudah mensimulasikan mimpi tersebut. Misalnya dengan asumsi pertumbuhan penduduk sebesar 1,1% per tahun, maka untuk dapat mencapai pendapatan perkapita Rp 324 juta per tahun maka pertumbuhan ekonomi harus di kisaran 7,5-8% setiap tahunnya sejak 2019 hingga 2045 atau selama 26 tahun.

"Karena bila pertumbuhan ekonomi kita lagi-lagi hanya stabil di 5%, maka di tahun 2045 pendapatan perkapita kita hanya Rp 156 juta/tahun. Hanya separuh dari mimpi Pak Jokowi," kata Gede.

Demi mewujudkan cita-cita sesuai pidatonya tadi, Gede menyarankan Presiden Jokowi agar benar memilih ekonom yang sanggup dan berpengalaman untuk naikkan pertumbuhan ekonomi hingga 7,5%-8%. Jangan ada lagi tempat di Kabinet bagi ekonom yang sudah berpuas diri hanya dengan pertumbuhan 5%.


(kil/ara)