Jadi Menkeu Lagi, Ini Deretan Kritik soal Utang ke Sri Mulyani

Jadi Menkeu Lagi, Ini Deretan Kritik soal Utang ke Sri Mulyani

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Selasa, 22 Okt 2019 11:02 WIB
1.

Jadi Menkeu Lagi, Ini Deretan Kritik soal Utang ke Sri Mulyani

Jadi Menkeu Lagi, Ini Deretan Kritik soal Utang ke Sri Mulyani
Foto: Sri Mulyani usai bertemu Jokowi (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Sri Mulyani Indrawati kembali mengisi pos menteri keuangan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kedua. Hal ini dipastikan Sri Mulyani usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, pagi ini.

Kiprah Sri Mulyani selama tiga tahun menjadi menteri keuangan tak lepas dari kritik soal utang. Utang menjadi kritik yang paling sering dilontarkan ke mantan direktur bank dunia tersebut.

Yang menarik, Sri Mulyani nantinya juga akan bersanding dengan Prabowo Subianto yang juga sempat mengkritik soal utang negara. Prabowo dikabarkan juga bakal mengisi posisi menteri di kabinet periode selanjutnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan catatan detikcom, Selasa (22/10/2019), berikut orang-orang yang pernah mengkritik Sri Mulyani soal utang:
Rizal Ramli

Sosok yang pertama kali menyebut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini sebagai ratu utang adalah Rizal Ramli. Mantan Menko Kemaritiman itu menyebut ratu utang melalui cuitannya di Twitter.

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman itu menyampaikan kritiknya lewat Twitternya, @RamliRizal. Dalam cuitannya, Rizal menyebut Menkeu Ratu Utang, dipuja-puja kreditur karena berikan bunga tertinggi se-ASEAN.

Cuitan tersebut muncul ketika pria yang dikenal sebagai raja kepret ini menanggapi informasi adanya penambahan jumlah utang pemerintah sebesar Rp 347 triliun di April 2019.

Zulkifli Hasan

Tidak hanya Rizal Ramli, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyoroti soal utang pemerintah dan kemampuan pemerintah dalam mencicil utang tersebut.

Hal tersebut dikatakan Zulkifli Hasan pada Sidang Tahunan MPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018). Zulkifli juga menyoroti besaran utang pemerintah yang diketahui jumlahnya mencapai Rp 4.200 triliun. Dia mengatakan, kemampuan mencicil utang yang dilakukan pemerintah sudah di luar batas kewajaran.

"Rp 400 triliun di 2018 itu setara 7 kali dana desa, 6 kali anggaran kesehatan. Itu sudah di luar batas kewajaran dan batas negara untuk membayar," kata Zulkifli.

Prabowo Subianto

Saat menjadi pembicara di acara dukungan alumni perguruan tinggi di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (26/1/2019), Prabowo Subianto mengkritik pemerintah karena jumlah utangnya terus bertambah.

Bahkan, Prabowo menegaskan jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang.

"Kalau menurut saya, jangan disebut lagilah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang suruh bayar orang lain," ujar Prabowo pada saat itu.

Selain itu, Prabowo saat bicara dalam simposium 'Strategi Dorongan Besar Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Energi Dalam Rangka Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Dua Digit' di kediamannya, Hambalang, Desa Bojong Koneng, Bogor, Kamis (26/9/2019), kembali mengkritik kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Dia menyinggung Sri Mulyani agar tidak memakai rumus yang salah dalam melaksanakan tugasnya mengatur keuangan negara. Dia lantas mempertanyakan kapan Indonesia membayar utang.

"Menkeu agak pintar, jangan terlalu pintar, kalau pintar jelimet (rumit/bahasa Jawa) ya kayak Einstein tadi, rumus salah dipakai terus, kurang uang utang, kurang uang utang. Kapan dibayar utang itu?" Kata Prabowo.

Fuad Bawazier

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Fuad Bawazier juga pernah menyinggung bertambahnya utang negara. Fuad mengatakan, bertambahnya utang pemerintahan Presiden Joko Widodo karena menajemen pengelolaan uang hasil utang dinilai tidak tepat sasaran.

"Utang ini tidak jelas ini untuk apa. Berapa bayar bunga, untuk subsidi berapa untuk macam-macam tidak terperinci," kata Fuad dalam diskusi Rabu Biru 'Kemelut Hutang di Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi' di media center pasangan Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Menurut dia, peningkatan nilai utang tidak berpengaruh kepada peningkatan perekonomian nasional.

"Utang memang bertambah dengan cepat tapi pertumbuhan ekonomi tidak meningkat hanya 5% saja karena penggunaan utang tidak efektif," jelasnya lagi.

Hide Ads