PR Jadi Kepala BKPM, Bahlil: Tumpang Tindih Izin Paling Berat

Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan permasalahan regulasi menjadi tantangan di dalam mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Itu, kini menjadi tugasnya di Kabinet Indonesia Maju.

Dia mengatakan, tumpang tindih peraturan di tingkat pusat dan daerah menjadi persoalan yang paling berat dihadapi di dalam negeri.

"Tetapi di dalam negeri sendiri, di domestik tumpang tindih perizinan ini kan paling berat," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Bahlil Jadi Kepala BKPM, HIPMI Yakin Investasi 2020 Meningkat

Dia menjelaskan belum mendapatkan laporan dari Thomas Lembong selaku Kepala BKPM Kabinet Kerja Jilid I. Tapi dengan latar belakangnya sebagai pengusaha, Bahlil sadar betul perizinan jadi momok bagi geliat investasi.

"Yang saya rasakan sebagai pengusaha melakukan investasi itu antara izin kabupaten, antara izin provinsi, dan antara izin di kementerian/lembaga itu kan beda-beda," jelasnya.

Bahkan sekalipun ada yang namanya perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), jika perizinan di tingkat daerah masih menyebabkan tumpang tindih, itu akan menghambat investasi.

"Sekalipun sudah ada OSS di sini, saya yakin itu, tapi kalau kemudian di tingkat kabupaten, kota, di tingkat provinsi tidak sinkron maka itu akan menjadi problem pada tingkat implementasi investasi. Saya pikir itu dulu yg perlu saya sampaikan," jelasnya.

Baca juga: Resmi Jabat Kepala BKPM, Bahlil: Ya Allah, SOP Birokrasi Seperti Ini

Dia menambahkan, masalah tersebut akan menjadi salah satu programnya di BKPM, yaitu bagaimana mengatasi tumpang tindih aturan yang mengganjal penanaman modal ke Indonesia.


(toy/hns)