.webp)
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan agar jangan sampai kabinet baru Jokowi, khususnya di sektor ekonomi, terjebak dengan masalah birokrasi hingga dengan program lainnya. Ia berharap, para Kabinet Indonesia Maju dapat menunjukkan kinerjanya dalam waktu 100 hari karena masyarakat ingin melihat hasil.
"Jangan terjebak dengan hanya di masalah birokrasi, terus mereka lupa bahwa mereka punya program yang dinilai dalam waktu 100 hari. Kan masyarakat pengennya buru-buru hasil aja kan," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena presiden kan jelas tuh mau mendorong cipta lapangan kerja, sekarang yang ngasih lapangan kerja siapa kalo bukan dunia usaha? nah itu harus segera dikoordinasi," ungkap Haryadi.
Selain terkait lapangan kerja, kata Haryadi, para kabinet baru memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR). Antara lain mengembangkan UKM, masalah regulasi, hingga cara untuk mencetak pertumbuhan.
"Presiden sudah memberikan garis besar kebijakannya. Jadi mereka harus ikut kepada itu, apa yang sudah di garis kan presiden harus cepat dilaksanakan," tutupnya.
Sementara itu Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, di tengah berbagai tekanan global, menteri-menteri pengisi Kabinet Indonesia Maju harus memperhatikan beberapa hal demi mencapai cita-cita, yakni Indonesia dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita di tahun 2045.
Adapun tantangannya, terutama untuk menteri-menteri ekonomi ini di antaranya, defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran belanja, masalah perizinan usaha, masalah kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, fundamental struktural, seperti efisiensi dan produktifitas hingga lapangan kerja.
"Terlebih lagi tantangan luar negeri mengenai ketidakpastian ekonomi global yang membuat ekspor Indonesia turun dan masih menekan perekonomian global," ujar dia.
Menurut Rosan, untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia harus memperkuat daya saing global.
"Daya saing kita juga harus ditingkatkan terlebih Presiden Jokowi menargetkan untuk menaikkan ranking EODB Indonesia di tahun 2020 masuk peringkat ke-40. Kami juga mendukung periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemangkasan birokrasi yang panjang dan deregulasi aturan. Sebab selama ini persoalan regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang telah menjadi beban dunia usaha," pungkas Rosan.
(fdl/fdl)
