Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja sebesar dua kali lipat dari besaran saat ini, berlaku mulai 1 Januari 2020.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia ditanya oleh wartawan mengenai sikap pemerintah terhadap pihak-pihak yang kontra dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sayangnya dia sama sekali tak berkomentar. Bahkan sampai 3 kali awak media melontarkan pertanyaan yang sama, Sri Mulyani tetap tak mau berkomentar.
Dia hanya menanggapi pertanyaan lain dari wartawan berkaitan dengan peringatan Hari Oeang dan Sumpah Pemuda.
Seperti diketahui, dalam Pasal 34 Perpres tersebut, tarif iuran kelas Mandiri III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan tiap peserta. Kenaikannya Rp 16.500.
Selain itu iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per bulan untuk tiap peserta.
Sementara iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I naik dua kali lipat dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per bulan untuk tiap peserta.
(toy/zlf)