.webp)
Jokowi juga tidak mau lagi Indonesia mengekspor sumber daya alam dalam bentuk barang mentah. Dia meminta ada proses nilai tambah yang dilakukan sebelum mengekspor suatu produk.
Bagaimana informasi selengkapnya? Baca halaman selanjutnya.
Impor BBM Ditekan
|
Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna
|
"Saya minta di Menko Maritim dan Investasi fokus beberapa hal, pertama menyiapkan, membuat program-program terobosan dalam rangka menekan defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Jokowi meminta kementerian yang dipimpin Luhut bisa memacu investasi, di saat yang bersamaan menekan impor BBM. Artinya investasi juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan impor BBM.
"Harus kita pastikan bahwa peningkatan investasi terus bisa kita lakukan dan dalam saat yang bersamaan kita juga bisa mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor khususnya BBM," sebutnya.
Menurutnya impor BBM ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap defisit neraca perdagangan maupun defisit transaksi berjalan.
Dia juga menekankan agar program B20 dalam rangka mengurangi impor BBM terus dilaksanakan. Dia minta ke depannya didorong hingga menuju B100.
Ekspor Produk Jadi
|
Ilustrasi ekspor-impor/Foto: agung pambudhy
|
"Mengenai transformasi ekonomi menuju industrialisasi, hilirisasi dari yang sebelumnya ekspor bahan mentah, nikel, bauksit, alumina, batu bara satu persatu harus mulai kita tata," kata dia saat membuka ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Jokowi meminta ada upaya memberikan nilai tambah pada produk-produk yang akan diekspor, misalnya menjadi barang setengah jadi. Bahkan kalau perlu diekspor dalam bentuk barang jadi.
Dia menilai hal itu perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain di bidang ekspor.
"Agar kita ekspor barang setengah jadi atau kita paksa langsung ke barang jadi. Ini lah nilai tambah yang akan memberikan daya saing ke negara kita," sebutnya.
Jokowi juga meminta agar ada insentif yang diberikan ke pelaku usaha maupun industri kecil.
Perjanjian Dagang Segera Dibereskan
|
Foto: agung pambudhy
|
"Saya sudah menyampaikan baik Mendag maupun Wamendag, Menlu dan Wamenlu, sudah saya sampaikan secara khusus bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan harus kita lakukan secara terus menerus tanpa henti," kata dia saat membuka ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Misalnya saja perjanjian dagang pada Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) antara 10 negara ASEAN, ditambah 6 negara lainnya.
Dia meminta perjanjian dagang dengan negara-negara tersebut bisa dirampungkan pada tahun depan, selambat-lambatnya sebelum pergantian tahun.
"Yaitu 10 negara ASEAN plus 6, India, China, Korea Selatan, Jepang, Australia, New Zealand. Ini yang belum kita memiliki perjanjian perdagangan dengan mereka. Saya minta agar diselesaikan dalam akhir tahun depan harus rampung sehingga yang berkaitan dengan ekspor betul-betul bisa kita lakukan," jelasnya.
Perjanjian perdagangan dengan negara-negara Afrika juga diminta Jokowi untuk diperhatikan. "Juga free trade agreement (FTA) dengan negara-negara Afrika ini penting sekali," tambahnya.
Halaman 2 dari 4
