.webp)
Eko mengatakan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari non APBN mencapai 80% atau sekitar Rp 376,6 triliun. Hanya sekitar Rp 89,4 triliun yang bisa dibiayai oleh APBN.
"Di sektor PUPR hampir semua kewenangan PUPR ditawarkan ke swasta. Ada jalan, tol, non tol, perumahan. Karena APBN memang sedikit kapasitasnya di IKN (ibu kota negara)" katanya, Rabu (6/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun infrastruktur dasar yang akan dibangun mencakup infrastruktur kebutuhan air dasar, jalan, jembatan, jalur kereta hingga jalur sepeda dan pemukiman.
Untuk kebutuhan air dasar dengan asumsi jumlah penduduk 2 juta orang, diperlukan ketersediaan air baku dengan kapasitas 6,9 m3/detik untuk mencukupi kebutuhan 300 liter/hari/orang. Kemudian diperlukan juga manajemen banjir, drainase, serta infrastruktur energi seperti PLTA dan gas.
"Untuk di PUPR, maka nanti yang akan awal ditawarkan adalah proyek infrastruktur sumber daya air atau water resources terkait dengan kebutuhan air bersih (basic water need), kemudian pengendalian banjir atau flood management, drainase dan infrastruktur energi yang berbasis bendungan atau dam," kata Eko.
Untuk sektor jalan dan jembatan akan dibangun jalan tol lingkar 57 km untuk sekitar 4.000 Ha wilayah ibu kota. Kemudian jalan non tol nasional 71 km di kawasan pusat pemerintahan, 629 km jalan di wilayah ibu kota, dan 198 km jalan di perbatasan ibu kota.
Jalur sepeda juga akan dibangun sepanjang 70 km di kawasan pusat pemerintahan, 200 km di wilayah ibu kota, dan 198 km di perbatasan ibu kota. Lalu jalur kereta 77 km di wilayah ibu kota.
Sedangkan di sektor perumahan dibutuhkan pembangunan 307.879 unit rumah untuk 1,5 juta orang.
"Terkait dengan perumahan atau hunian yang kita berharap di tahap pertama ini atau diperkirakan akan ada satu setengah juta orang yang tinggal di sana baik itu ASN, keluarganya dan sistem pendukung," jelasnya.
(eds/dna)
