.webp)
Corporate Secretary Pertamina Tajudin Noor mengatakan, saat ini tengah berkembang beberapa wacana mengenai TPPI, termasuk wacana menjadikannya sebagai BUMN. Namun, Pertamina juga mengajukan opsi untuk menambah kepemilikan saham.
"Ada beberapa wacana kita akan mengikuti semua apa yang diputuskan pemerintah. Cuma kan kita juga beberapa opsi terbaik karena Pertamina juga bagian pemerintah. Kita ngajuin beberapa opsi tadi lah rights issue, membeli share saham yang lain-lain yang mana terbaik," katanya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Mengintip Kelanjutan TPPI Jadi BUMN |
Tak secara rinci, dia mengatakan, ada beberapa pihak yang menjadi pemegang saham TPPI, di antaranya Tuban Petro yang saat ini 95% sahamnya dikuasai pemerintah, Pertamina, dan yang lain. Sementara, Pertamina memegang saham sekitar 48% di TPPI.
"Aku lupa kalau nggak salah 48% TPPI. Kita mau masuk lebih jauh tapi lewat TPI-nya cuma beberapa skenario ini kan masih dalam pembahasan departemen keuangan selaku pemegang saham, sama BUMN juga, tapi sudah menjadi perhatian pemerintah juga supaya bisa," katanya.
"Ini kan sebenarnya bahwa TPPI kilang cantik modern, petrokimia, bagus, sayang kalau nggak dimaksimalkan. Karena belum majority di sana, kita punya intensi sebagai mayoritas sehingga pengendalian secara lebih bagus di Pertamina-nya," sambungnya.
Tambahnya, saat ini setidaknya ada dua opsi untuk menguasai TPPI, yakni mengambil lewat induknya TPI atau mengambil saham langsung lewat TPPI.
Dia berharap, sudah ada keputusan terkait keputusan pelepasan saham ini. Soal dana, ia mengaku Pertamina sudah siap meski enggan membeberkan jumlahnya.
"Ada beberapa skema ini masih dalam pembicaraan semua, tapi kita harapkan di akhir tahun ini, mudah-mudahan sudah ketemu skema terbaiknya karena ini kan bicara pemerintah dan Pertamina juga," paparnya.
Untuk diketahui, wacana menjadikan TPPI sebagai BUMN muncul dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"TPPI juga tadi sudah kita usulin supaya jadi BUMN sendiri. Sudah tadi sudah diperintahkan, kita akan buat. Dan paling penting orang yang menghambat proses pembangunannya itu akan diganti," katanya usai rapat terbatas (ratas) di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
(ara/ara)
