Jakarta -
Fenomena adanya desa tak berpenduduk alias 'desa hantu' banyak menuai respons dari berbagi kalangan. Awalnya, informasi tersebut diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di depan anggota Komisi XI DPR.
'Desa hantu' yang dimaksud bukan desa berhantu, melainkan desa yang sengaja dibentuk demi mendapatkan keuntungan atau desa yang wilayahnya masih ada namun ditinggalkan penduduknya karena bencana.
Sri Mulyani Indrawati dinilai hanya membuat gaduh dengan mengungkapkan adanya 'desa hantu'. Bahkan, Presiden Jokowi pun ikut meresponnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan bahwa fenomena 'desa hantu' alias tak berpenghuni berada di salah satu Kabupaten, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa tersebut sengah dibentuk demi mendapatkan aliran uang program dana desa.
Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan mengatakan bahwa pembentukan desa fiktif ini sudah lama terjadi dan telah terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu isu sudah lama, tapi dikembangkan lagi, sudah pernah didiskusikan oleh KPK, di salah satu desa di Sulawesi salah satu Kabupaten ada desa fiktif," kata Nata saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Nata mengungkapkan ada empat 'desa hantu' alias fiktif yang selama ini sudah menerima aliran dana desa. Pihaknya pun telah menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan.
"Ditjen Bina Pemerintahan Desa membentuk tim, tim kami turun melihat langsung benar ada atau tidak isu itu, ternyata memang ada 4 desa yang tidak memenuhi syarat terbentuk menjadi sebuah desa," tegas Nata.
Lanjut ke halaman berikutnya >>>
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait dengan adanya desa tak berpenduduk yang diduga selama ini menikmati aliran uang program dana desa yang dilaksanakan sejak 2015.
Jokowi mengaku fenomena munculnya 'desa hantu' ini membuktikan bahwa mengelola di negara sebesar Indonesia itu sangat sulit.
"Iya, negara kita memang negara yang besar, negara yang besar, 514 kabupaten/kota ini gede, 74.800 desa ini juga banyak, manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah," kata Jokowi usai membuka acara Konstruksi Indonesia dan Indonesia Infrastructure Week 2019 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Jokowi pun akan mencari tahu kebenaran desa siluman tersebut apakah benar ada atau hanya cerita belaka.
Meski demikian, Jokowi akan mengejar serta menangkap desa yang memang terbukti fiktif dan sudah menikmati aliran dan desa.
Lanjut ke halaman berikutnya >>>
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemukan adanya desa fiktif di laporan dana desa. Desa tersebut sebenarnya tidak ada, namun dicatat untuk dapat anggaran dana desa.
Ketua Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa/Bakornas P3KD, Muhammad Asri Anas, membantah keras adanya 'desa hantu' tersebut.
"Apa yang berkembang di media yang menyebut ada desa fiktif yang disampaikan oleh menteri keuangan adalah bentuk kegaduhan yang mencoba memojokkan desa dan pemerintah kabupaten," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2019).
"Pernyataan itu menurut saya tidak benar. Mana ada desa fiktif di Indonesia. Desa yang sudah mendapatkan dana desa kan adalah desa desa yang sudah teregistrasi dan sudah mendapatkan Kode Data Wilayah Administrasi Desa sesuai Permendagri nomor 37 tahun 2017," tambahnya.
Ia menambahkan, kode wilayah desa tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, bukan pemerintah kabupaten. Menurutnya, pernyataan Sri Mulyani ini menunjukkan betapa lemahnya koordinasi antara kementerian/pemerintah pusat dan daerah.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
