Jakarta -
Selama lima tahun belakangan ini Pemerintah telah mempercepat pembangunan di segala lini, baik infrastruktur dasar maupun berat. Pembangunan yang bisa dirasakan adalah pembangunan infrastruktur jalan dan ketenagalistrikan.
Khusus infrastruktur ketenagalistrikan pemerintah menggagas program 35.000 Mw dengan tujuan seluruh penjuru tanah air merdeka dari kegelapan. Terkhusus untuk wilayah perbatasan atau pulau terluar yang menjadi garda terdepan Indonesia.
Presiden Jokowi pada periode pertama memutuskan untuk memprioritaskan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau dikenal dengan istilah 3T. Meski sudah banyak prioritas pembangunan yang dilakukan namun wilayah perbatasan masih menyimpan segudang permasalahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti di Kabupaten Tanjung Balai Karimun (TBK), Provinsi Kepri, daerah yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia ini sejatinya sudah teraliri listrik oleh PT PLN (Persero). Hanya saja, ada keputusan Kementerian ESDM atas rekomendasi pemerintah daerah yang menyebabkan sebagian warganya belum merdeka dari kegelapan.
Keputusan tersebut berupa zonasi usaha. Di mana ada tiga zona usaha di Kabupaten TBK, PLN berada di zona 3, sedangkan zona 1 dan 2 menjadi tanggung jawab swasta. Zona 1 menjadi tanggung jawab PT Soma Daya Utama (SDU) dan zona 2 tanggung jawa PT Karimun Power Plant (KPP).
detikcom pun berkesempatan mendatangi wilayah zona 1 yang menjadi tanggung jawa PT Soma Daya Utama. Salah satu pusat perekonomian di sana adalah industri besar, salah satu perusahaan yang beroperasi di sana adalah PT Saipem Indonesia Karimun. Untuk ekonomi masyarakat, banyak warga yang mencari nafkah di Pantai Pelawan yang menjadi destinasi unggulan di TBK.
Salah satu warga yang bergantung hidup dari wisata Pantai Pelawan adalah Ratna, wanita berusia 39 tahun ini meneruskan usaha orang tuanya yang sudah ada sejak puluhan tahun silam.
Dia menceritakan, sejak kecil hingga saat ini kebutuhan listriknya terpenuhi oleh mesin diesel yang dibeli bersamaan dengan warga lainnya. Dia pun mengaku sangat ingin menikmati listrik selama 24 jam tanpa harus mengeluarkan banyak ongkos.
"Dari dulu kami hanya pakai lampu minyak, dari kemarin saya selalu ditanyakan (pengunjung) kapan listrik masuk," kata Ratna beberapa waktu lalu kepada
detikcom.
Listrik yang dinikmati Ratna hingga saat ini berasal dari mesin diesel, itu pun pengoperasiannya terbatas mulai dari sore hari hingga pertengahan malam. Bahkan, listrik yang mengaliri rumah sekaligus warung pinggir pantainya ini hanya cukup untuk beberapa lampu dan tidak bisa dimanfaatkan banyak barang elektronik.
Dia mengaku belum adanya listrik di siang hari pun mempengaruhi omzet penjualan. Sebab, banyak pengunjung yang datang ingin mengisi daya baterai telepon genggamnya yang sudah habis akan tetapi tidak bisa terlayani.
Lebih lanjut Ratna mengungkapkan hingga saat ini belum pernah ada realisasi pengaliran listrik dari PT Soma Daya Utama selaku swasta yang bertanggung jawab pada zona 1. Dirinya pun sempat senang ketika rukun tetangga (RT) setempat mendata warga untuk program listrik dari pembangkit swasta.
Namun sayang, dia mengatakan hingga saat ini belum ada realisasi yang nyata. Dirinya masih mengandalkan mesin diesel dengan ongkos Rp 50.000 setiap minggunya.
"Kemarin Pemda bilang ngobrol ke Camat, untuk soal kelistrikan. Soma kemarin lewat Pak RT, akan masuk api (listrik) tapi sampai sekarang belum ada. Sudah 30 tahun belum ada listrik yang masuk, cuma Pak RT saja data," tegas wanita berhijab ini.
Dengan listrik yang masih sangat terbatas, Ratna pun berharap kepada pemerintah setempat untuk bisa mengaliri listrik melalui PT PLN yang sudah ada dan bisa mengaliri listrik selama 24 jam di zona 1.
"Kami cuma hidup malam. Warga sini ingin sekali listrik masuk, kemarin adik bilang mudah-mudahan PLN masuk ke sini. Harapan dan keinginan kami hanya ingin listrik masuk 24 jam," jelas dia.
Sementara itu, Manager ULP PLN Cabang TBK Chrisman A Silitonga mengatakan pihaknya siap memasok listrik ke seluruh wilayah Tanjung Balai Karimun. Saat ini sudah ada kesepakatan untuk beberapa lokasi yang bisa dialiri listrik PLN.
"Zona 1 ada di atas, belum banyak perkembangan dari pemilik wilayah sendiri. Dan masyarakat di sana PLN tetap berkomit aliri listrik ke sana walapun sebaiknya pengusaha sendiri yang wajib," kata Chrisman.
PLN, lanjut Chrisman sudah melakukan beberapa kesepakatan untuk dapat mengaliri listrik bagi rumah tangga dan pelaku industri dengan kapasitas daya tertentu.
PLN sendiri sampai saat ini mengoperasikan PLTU Tanjung Sebatak dan PLTD Bukit Corak dengan total kapasitas listrik yang dihasilkan mencapai 35 Mw atau surplus 10 Mw dari beban puncak yang mencapai 28,2 Mw. Adapun, pelanggan yang sudah teraliri listrik PKN berjumlah 46 ribu, di mana 40 ribu merupakan rumah tangga, dan sisanya pelaku industri.
Detikcom bersama PLN mengadakan program Tapal Batas yang mengulas mengenai perkembangan infrastruktur listrik, perekonomian, pendidikan, pertahanan dan keamanan, hingga budaya serta pariwisata di beberapa wilayah terdepan.
Ikuti terus berita tentang ekspedisi di pulau-pulau terdepan Indonesia di tapalbatas.detik.com!
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
