Jokowi tidak mau lagi para pejabat negara masih melaksanakan kebiasaan lama, yaitu membelanjakan anggaran di akhir tahun. Sebab, kebiasaan tersebut nantinya berdampak pada proses pembangunannya.
"Belanja secepat-cepatnya. Saya harapkan jangan sampai yang kemarin saya sampaikan, November masih ada Rp 31 triliun dalam proses e-tendering, ini konstruksi. Oleh sebab itu, mulailah sejak Januari tahun depan ini. Penggunaan belanja APBN itu," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi Bu Menkeu sudah sampaikan, ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi hantui nyaris semua negara. Sehingga diharapkan fiskal kita, belanja APBN bisa trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Oleh sebab itu, segera setelah ini lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan nunggu-nunggu, sudah. Ini perintah," tegas Jokowi.
Presiden Jokowi menyerahkan DIPA secara simbolik kepada 12 kementerian/lembaga, yaitu; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan DPR.
Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga menyerahkan dokumen transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) ke beberapa kepala daerah secara simbolik.
Baca juga: Jokowi Buka Suara Soal Ahok Jadi Bos BUMN |
(hek/fdl)