Dikabarkan Bakal Jadi Bos Pertamina, Ahok Ditolak Serikat Pekerja

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan masuk ke dalam BUMN. Pria yang biasa disapa Ahok itu dikabarkan bakal menjadi pimpinan di PT Pertamina (Persero).

Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana. Presiden FSPPB Arie Gumilar menilai Ahok merupakan sosok orang yang kerap buat keributan.

"Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan," kata Arie saat dihubungi, Jumat (15/11/2019).

"Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat," sambung Arie.

Baca selengkapnya di sini: Serikat Pekerja Tolak Ahok Jadi Bos Pertamina

Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di Pertamina. Hal itu menanggapi kabar yang sedang santer bahwa Ahok bakal menjadi pimpinan di PT Pertamina (Persero).

Presiden FSPPB Arie Gumilar sendiri menginginkan sosok pemimpin yang bukan seperti Ahok, melainkan orang dalam Pertamina. Menurutnya, banyak orang dalam Pertamina yang lebih pantas.

"Kalau ditanya siapa sih yang pantas? yang pantas pasti pengambil keputusan lah yang tahu. Kalau dari kami bahwa yang paham Pertamina. Yang paham Pertamina ya pastinya orang Pertamina. Ya silahkan pilihlah kader-kader Pertamina. Saya pikir tidak kurang orang Pertamina kader-kader yang baik," kata Arie saat dihubungi detikcom, Jumat (15/11/2019).

Baca selengkapnya di sini: Bukan Ahok, Serikat Pekerja Ingin Sosok Bos Pertamina Seperti Ini

Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal Ahok santer dikabarkan bakal masuk ke BUMN energi. PT Pertamina (Persero) disebut-sebut menjadi tempat berlabuh Ahok.

Belum ada keterangan yang jelas mengenai posisi yang akan diduduki Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut apakah menjadi direktur utama atau komisaris utama perusahaan pelat merah tersebut.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa Ahok akan bergabung ke BUMN pada awal Desember. Tampaknya, sosok Ahok sangat dibutuhkan di BUMN strategis.

"Segera (ditetapkan). Mungkin di awal Desember," ujar Erick di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Jika benar Ahok berlabuh ke Pertamina, berapa gaji dan tunjangan yang akan didapatkan?

Mengutip laporan keuangan Pertamina tahun buku 2018, kompensasi yang diberikan kepada jajaran direksi dan komisaris sebesar US$ 47,23 juta atau setara Rp 661 miliar (kurs Rp 14.000).

Baca selengkapnya di sini: Jika Masuk Pertamina, Ahok Bisa Kantongi Rp 3,2 M Sebulan

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok digadang-gadang masuk ke salah satu BUMN, yaitu PT Pertamina (Persero). Belum jelas posisi apa yang akan diduduki Ahok, Direktur Utama atau Komisaris Utama.

Jika tak ada halangan, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut masuk ke BUMN pada awal Desember. Sosoknya dinilai sangat dibutuhkan untuk mengisi kursi BUMN.

Gaji dan tunjangan di perusahaan miogas pelat merah tersebut sangat menggiurkan. Jika dibandingkan dengan haknya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, lebih besar mana?

Baca selengkapnya di sini: Lebih Gede Mana, Gaji Ahok Jadi Gubernur DKI atau Bos Pertamina?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa hari ini menggelar rapat pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Suharso mengungkapkan dalam rapat tersebut, Anies bertanya soal status IKN yang bakal menggantikan peran Jakarta.

"Memang akan ada perubahan tentu di DKI. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Anies, oleh Gubernur DKI mengenai apakah fungsi ibu kota (baru) itu ibu kota negara kah, ibu kota pemerintahan, atau hanya ibu kota pemerintahan," kata Suharso di kantornya, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Dia mengatakan bahwa pemerintah pusat ingin ibu kota baru statusnya adalah ibu kota negara, bukan sekadar ibu kota pemerintahan.

Baca berita selengkapnya di sini: Kepala Bappenas Ungkap Anies Pertanyakan Status Ibu Kota Baru