.webp)
Pria yang beken disapa Ahok ini juga sudah bertemu Menteri BUMN Erick Thohir. Kabar yang santer beredar, Ahok akan mengisi posisi petinggi di PT Pertamina (Persero).
Sejumlah kritik maupun penolakan muncul. Mulai dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang mempertanyakan kenapa harus Ahok, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menolak keras Ahok lantaran suka melontarkan kata-kata kasar, hingga pengamat energi yang meragukan kemampuan Ahok menangani BUMN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kritik Keras dari PA 212
|
Foto: Youtube Panggil Saya BTP
|
"Apa di Indonesia nggak ada lagi orang yang track recordnya baik, sopan, tidak kasar," tegas Slamet kepada detikcom lewat pesan singkat, Kamis (14/11/2019).
Dia juga mempertanyakan apakah tidak ada sosok lain yag tidak korupsi dan bagi-bagi kekuasaan.
"(Apa tidak ada) yang tidak terindikasi korupsi? Atau bagi-bagi kekuasaan untuk menutupi sesuatu," lanjut Slamet.
Penolakan Serikat Pekerja Pertamina
|
Foto: Danang Sugianto/detikFinance
|
"Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan," kata Arie saat dihubungi, Jumat (15/11/2019).
"Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat," sambung Arie
Diragukan Mampu Pimpin BUMN
|
Foto: Rifkianto Nugroho
|
"Saya meragukan Ahok tepat di Pertamina atau PLN benahi keduanya karena pertama Ahok itu nggak punya rekam jejak dalam pengelolaan bidang energi. Permasalahan Pertamina dan PLN sangat kompleks dan itu dibutuhkan seorang benar-benar paham," kata Fahmy saat dihubungi detikcom, Kamis (14/11/2019).
Fahmy menambahkan, sosok Ahok yang sempat tersandung kasus penistaan agama juga akan menjadi catatan khusus.
"Kedua figur Ahok politisi kontroversial atau bahkan pernah terbukti penodaan agama akan menjadi blunder muncul resistensi sehingga nggak sempat untuk benahi PLN atau Pertamina," ujarnya.
Ia menilai sosok Ahok lebih pas ditempatkan di BUMN karya atau perkebunan. Pasalnya BUMN tersebut lebih butuh pembenahan.
"Kalau misalnya BUMN karya atau kalau memang dicoba itu ditempatkan saja di BUMN holding PTPN banyak masalahnya dan utangnya banyak saya kira akan lebih fair dan mungkin resistensi rendah," katanya.
Halaman 2 dari 4
