Jakarta -
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan tak akan menghentikan penenggelaman kapal maling ikan seperti pendahulunya, Susi Pudjiastuti. Tapi dia tidak mau fokusnya hanya penenggelaman kapal.
Edhy tak mau membabi-buta menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan yang tertangkap, seperti yang dilakukan Susi.
Dirinya juga mempertimbangkan agar kapal-kapal ilegal yang disita Kejaksaan Agung diberikan untuk nelayan. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga mengungkapkan adanya kejanggalan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama lima tahun terakhir di bawah kepemimpinan Susi.
Edhy menilai jika penenggelaman kapal dilakukan terus tapi tidak ada pembinaan terhadap nelayan dan pembudidaya perikanan maka tidak ada gunanya.
"Kalau jargon penenggelaman kapal terus yang kita lakukan sementara pembinaan kepada nelayan dan pembudidaya ikan kita juga nggak ada, nggak jalan nggak ada gunanya," kata Edhy di Menara Kadin, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Dalam menenggelamkan kapal pencuri ikan, Edhy juga tidak akan gegabah. Pihaknya juga akan mengikuti keputusan pengadilan.
"Penenggelaman kapal itu tetap kita akan lakukan kalau memang ada siapa pelanggarnya, tapi kalau kemudian kita tangkap, kita kejar masak harus kita tenggelamkan, wong dia sudah nyerah. Kan pengadilan urusannya, menenggelamkan kapal pun harus keputusan pengadilan," ujarnya.
Lanjut dia, kalau hanya sekedar menenggelamkan kapal adalah hal kecil buat dirinya. Namun perlu diingat bahwa bukan itu tujuannya utamanya.
"Kita nggak akan pernah takut dengan nelayan asing, tapi juga jangan semena-mena sama nelayan kita sendiri, harus ada pembinaan. Kita harus disayangi nelayan kita sendiri tapi kita ditakuti nelayan-nelayan pencuri," tambahnya.
Lanjut ke halaman berikutnya >>>
Bersama Luhut, dirinya akan bertemu dengan pihak Kejagung dan Kementerian Perhubungan untuk agar kapal sitaan yang ada bisa dibagikan ke nelayan.
"Nah kapal-kapal yang sudah ada kami berkoordinasi sama Pak Menko Maritim kemarin akan diagendakan bertemu dengan Kejagung, dengan (Kementerian) Perhubungan, kapal yang ada ini apa, ada ribuan kapal kan, nah hasilnya apa. Ini bagaimana kalau kita serahkan ke nelayan," kata Edhy di Menara Kadin, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Namun pihaknya harus mendata dulu, mana kapal yang sudah diputuskan untuk dimusnahkan dan mana yang bisa diberikan untuk nelayan.
"Kalau lebih masih bagus untuk disita negara kemudian kita reparasi untuk diserahkan ke nelayan atau koperasi atau siapa wilayah-wilayah yang paling banyak dicuri ikannya, ya dikembalikan ke daerah itu," lanjut Edhy.
Namun pihaknya tidak akan asal-asalan menyerahkan kapal maling ikan ke nelayan karena bisa saja nanti dijual oleh si nelayan.
"Kemarin waktu saya ke Batam, waktu apel siaga itu ada 29 kapal yang inkrah yang siap diserahkan tapi menghibahkan kan nggak asal. Ada kekhawatiran kalau kita hibahkan dijual lagi sama pemiliknya yang asli gimana? Nah ini yang kita harus hati-hati, azas kehati-hatian," paparnya.
Lanjut ke halaman berikutnya >>>Kejanggalan itu dia sadari ketika lima tahun menjadi Ketua Komisi IV yang bermitra dengan KKP. Kejanggalan yang dia maksud adalah komunikasi antara kementerian tersebut dengan para pelaku usaha.
Hal itu dia ungkapkan saat menggelar diskusi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta.
"Di sektor kelautan yang kami pimpin saya merasa lima tahun ini ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang mungkin belum terkomunikasi dengan baik. Saya tidak bermaksud untuk men-down gradependahulu saya," kata dia, Senin (18/11/2019).
Dia mengaku mengetahui itu karena mendapat keluhan dari pengusaha, salah satunya Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto.
"Beliau kan Wakil Ketua Umum bidang Kelautan dan Perikanan. Waktu itu saya sebagai Ketua Komisi IV, 5 tahun di Komisi IV. Beliau komplain bukan untuk menyerang, tapi ini jalan keluarnya apa, solusinya apa. Dan apa yang beliau sampaikan kami tidak pernah untuk tidak kita sampaikan ke yang bersangkutan," jelasnya.
"Dan saya bicara di sini bukan bermaksud kita bicara kejelekan atau masa lalu yang suram, tapi saya mengajak kita bicara di sini, ke depan KKP bersama Kadin bersama-sama membangun sektor ini," lanjut Edhy.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
