.webp)
Arahan tersebut ditujukan agar wilayah perbatasan bisa menggambarkan citra baik Indonesia, terutama agar merdeka dari kegelapan. Tak terkecuali bagi kelistrikan di Kabupaten Karimun yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura.
Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungpinang Suharno mengatakan, listrik sudah masuk ke Karimun sebenarnya sejak tahun 1990-an. Namun, usaha ini semakin meningkat dan signifikan di 3 hingga 4 tahun terakhir.
Menurutnya, kelistrikan Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Tanjung Balai Karimun (TBK) disuplai dari dua pembangkit, PLTU sebesar 2 x 7 MW dan PLTD sebesar 25 MW. Dari dua pembangkit ini, PLN sudah bisa menerangi masyarakat Karimun, bahkan masih memiliki surplus daya 10 MW.
Suharno mengatakan, pihaknya saat ini melayani 45 ribu pelanggan yang didominasi masyarakat umum dan sisanya di sektor industri serta pariwisata, terutama yang berada di wilayah usaha PLN (zonasi 3).
Selain itu, ia juga mengatakan banyak tantangan mengelola kelistrikan di daerah kepulauan dan perbatasan. Misalnya pengadaan peralatan dan material yang lebih lama dan juga faktor alam yang tinggi seperti adanya petir saat hujan.
 Kabupaten Karimun berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura (Foto: 20detik/ Wirsad Hafiz) |
"Harapannya, kita bisa menjaga keandalan listrik, jarang padam yang jadi salah satu yang terpenting. Berkomitmen melayani kelistrikannya walaupun daerah tertentu belum terjangkau. Kita harapkan sinergi semua pihak, stakeholder," ucap Suharno.
Sebenarnya, kata Suharno, rasio elektrifikasi (RE), yang dihitung berdasarkan jumlah KK pelanggan dibagi jumlah KK penduduk, ULP PLN TBK sudah mencapai 100%. Namun, pihaknya juga masih membangun beberapa jaringan di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Karimunbesar yang rencananya akan beroperasi tahun 2021 seperti di Pulau Karimunanak.
Sebagai informasi, Pulau Karimunbesar masuk dalam Kabupaten Karimun yang terdiri dari 6.460 hektare lautan dan 1.564 hektare daratan. Pulau ini jadi salah satu dari 54 pulau yang dihuni dari 249 pulau yang ada di Karimun.
Listrik PLN dan 2 Zonasi Kelistrikan Swasta
Meskipun kini PLN terus menggeber pembangunan kelistrikan di Karimun, bahkan memiliki surplus daya, PLN masih 'terperangkap' aturan yang berlaku. Pasalnya berdasarkan Permen Kementerian ESDM atas rekomendasi pemda, ada tiga zonasi wilayah usaha kelistrikan di Karimun.
Vice President Public Relation PLN Dwi Suryo Abdullah menjelaskan, yang disebut wilayah usaha adalah batasan pemilik wilayah usaha itu bisa menyediakan pasokan listrik yang dikonsumsi atau dibutuhkan pada masyarakat.
PLN masuk dalam wilayah usaha zonasi 3 untuk masyarakat dan 2 zonasi lainnya diisi oleh perusahaan swasta untuk kelistrikan industri di Karimun. Meskipun dengan surplus daya dan infrastruktur yang mumpuni, kata Dwi, PLN mampu menerangi penjuru Karimun, termasuk industri di sana, tetapi 'terperangkap aturan ini.
 PLTU Tanjung Sebatak di Karimun (Foto: detikcom/Rengga Sancaya) |
"Pada saat itu, tahun 2017 sewa (PLTD) hilang, sudah tidak ada mesin pembangkit yang sewa. Untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat, rumah tangga, dan bisnis maupun industri pada kondisi 2017-2019 sangat cukup dan tentunya menjadi modal untuk pertumbuhan ekonomi di Pulau Karimunbesar," imbuhnya.
Ia juga menjelaskan, pertumbuhan pelanggan PLN di Karimun mencapai sekitar dua ribu per tahun dengan peningkatan permintaan kapasitas 2 MW setiap tahunnya serta peningkatan konsumsi listrik dari 7 hingga 7,2%.
"Kita ketahui di Karimun sudah tumbuh, baik kawasan bisnis, perumahan maupun perhotelan. Geliat ekonomi cukup tumbuh meningkat meskipun ini merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia maupun Singapura," ujar Dwi.
"Rencana kita ke depan juga akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) melalui anak perusahaan kita di Batam untuk meningkatkan ekonomi di kawasan Karimun. Namun kita tidak bisa masuk ke industri wilayah usaha itu, karena aturan yang berlaku," imbuhnya.
Terkait regulasi yang membagi wilayah usaha, kata Dwi, pihaknya ikut taat dan mematuhi, apalagi PLN hanya sebagai operator. Meskipun banyak masyarakat maupun industri yang sudah mengajukan meminta pasokan listrik, tetapi PLN 'terperangkap' aturan yang berlaku sejak 2014 ini.
"Tahun 2018 ada kesepakatan yang difasilitasi pemerintah daerah di mana akhirnya PLN bisa memenuhi kebutuhan listrik dan perumahan masyarakat di wilayah usaha swasta tersebut, kecuali listrik industri. Ini jadi salah satu peran baik antara PLN dan pemda setempat," ucapnya.
Banyak dampak positif yang dirasakan setelah adanya listrik dari PLN. Misalnya penyediaan fasilitas Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) buat pedagang kaki lima di Karimun, perubahan pola operasi listrik dari 12 ke 24 jam di Pulau Buru, dan mendukung pelabuhan di Karimun yang masuk jalur perdagangan bebas (FTZ).
Sementara itu, Bupati Karimun Anwar Hasyim mengucapkan terima kasih kepada PLN yang menerangi Karimun. Pasalnya hal ini sesuai dengan misinya yang ingin memeratakan pembangunan yang ada di Karimun.
"Harapan masyarakat terhadap PLN sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, adanya PLN bisa mendukung semua sektor. Tidak bisa pedagang itu membuat dagangan yang bagus, tanpa ada PLN, tanpa ada listrik," ujarnya.
"Anak sekolah tidak bisa belajar tanpa listrik itu. Karena biar bagaimanapun kerja sama PLN dan komunikasi dengan daerah itu bagus, ini jadi salah faktor pendukung. Kalau tidak ada komunikasi, ini jadi jurang pemutus. Semua itu terjawab, kuncinya komunikasi," pungkas Anwar.
Detikcom bersama PLN mengadakan program Tapal Batas yang mengulas mengenai perkembangan infrastruktur listrik, perekonomian, pendidikan, pertahanan dan keamanan, hingga budaya serta pariwisata di beberapa wilayah terdepan.
Ikuti terus berita tentang ekspedisi di pulau-pulau terdepan Indonesia di tapalbatas.detik.com!
(adv/adv)
