Jakarta -
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akhirnya mengumumkan jabatan yang akan diisi Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok di BUMN, yakni sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Erick mengumumkan jabatan tersebut setelah mendapat restu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Meski demikian, Ahok belum bisa bertugas di BUMN migas tersebut. Lantaran, keputusan mesti diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB Pertamina sendiri akan digelar Senin pekan depan (25/11/2019) dengan agenda pergantian pengurus perusahaan.
"RUPS akan dilakukan hari Senin untuk Pertamina," kata Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga di Kementerian BUMN Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perubahan pengurus perusahaan ini salah satunya ialah mengangkat Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai Komut. Setelah diputuskan dalam RUPSLB, maka Ahok sudah langsung bisa bertugas.
"Tadi Pak Erick mengatakan Pak Presiden sudah menyetujui dewan komisaris dan dewan direksi Pertamina, salah satu yang menduduki komisaris Pak Ahok," paparnya.
"Setelah diputuskan langsung tugas dong," ujarnya.
Arya Sinulingga mengatakan, Erick Thohir mengusulkan Ahok menjadi Komut karena Ahok punya pengalaman yang baik dalam bidang pengawasan.
"Karena Pak Ahok, beliau punya kemampuan pengawasan yang sangat baik. Makanya, diharapkan nanti Pak Ahok bisa melakukan pengawasan kepada teman-teman direksi untuk bisa mempercepat kinerja Pertamina," katanya.
Arya mengatakan, pemilihan Ahok sebagai anggota dewan komisaris sejalan dengan rencana Kementerian BUMN untuk memperkuat pengawasan.
"Pak Erick Thohir memang kencang untuk urusan komisaris di depan untuk menangani atau memperkuat komisaris. Nanti komisaris perannya sangat besar, Pak Ahok akan jadi ketua kelas komisaris Pertamina," jelasnya.
Tambahnya, Ahok nantinya bertugas mengawasi kinerja Pertamina serta dalam hal efisiensi.
"Pengawasan, distribusi, efisiensi dan kilang juga penting, ada harapan kita bikin kilang Indonesia," jelasnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
