.webp)
Pro dan kontra pun muncul. Ada yang mendukung Ahok, sebaliknya tidak sedikit juga yang menolak Ahok jadi pimpinan BUMN.
Selain topik mengenai Ahok, berita mengenai kabar adanya mall sepi di tengah kota Jakarta hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani komentari gaji PNS DKI Jakarta yang tinggi ikut jadi berita terpopuler.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok Sah Jadi Komut Pertamina
|
Foto: @aganharahap/ Instagram
|
"Pak Basuki akan jadi Komisaris Utama di Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).
Nama Ahok belakangan santer dikabarkan menjadi petinggi di BUMN migas tersebut. Ahok juga sempat datang ke Kementerian BUMN dan bertemu langsung dengan Erick Thohir.
Usai pertemuan itu pun Ahok memang sudah mengaku akan ditunjuk Eric Thohir jadi petinggi BUMN.
Ahok Ditolak Jadi Pimpinan Oleh Serikat Pekerja
|
Foto: Fuad Hasim/Tim Infografis
|
"Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan," kata Arie saat dihubungi, Jumat (15/11/2019).
"Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat," sambung Arie.
Arie juga mempermasalahkan catatan hukum Ahok. Dia menilai bahwa Ahok tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permen) tentang syarat BUMN untuk menjabat di Pertamina, baik tingkat Komisaris maupun Dewan Direksi.
Ditolak Serikat Pekerja, Ahok Dibela Luhut
|
Foto: Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan bertemu Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross (Anisa Indraini/detikFinance)
|
"Ya kan dia bagus, ya dia kan kerjanya boleh," kata Luhut pada Rabu (13/11) lalu.
Luhut juga membela keputusan Ahok jadi pimpinan BUMN ditengah penolakan serikat pekerja. Menurut Luhut, yang menolak Ahok justru perlu dipertanyakan.
"Kalau orang baik ada yang tidak setuju masuk, kan yang tidak setuju masuknya perlu dipertanyakan. (Ahok) itu orang baik, mau bikin lurus bersih ya, (masa) ndak mau dibersihin," tambahnya," kata Luhut.
Fenomena Mall Sepi, Ini Kata Pengusaha
|
Foto: Rifkianto Nugroho
|
Pengusaha ritel pun mengeluhkan kebijakan pemerintah yang turut berkontribusi pada sepinya pusat perbelanjaan. Ketua Bidang Ritel Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Tutum Rahanta menjelaskan, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait ganjil genap yang berlaku di beberapa jalan di Ibu Kota.
Setidaknya hal itu dirasakan oleh beberapa pusat perbelanjaan yang lokasinya dilalui oleh jalur ganjil genap.
"Untuk lokasi tertentu pusat belanja adalah sangat diperparah aturan pemerintah contoh ganjil genap," ujarnya kepada detikcom, Rabu (20/11/2019).
Menurut Tutum beberapa pusat perbelanjaan mengalami penurunan pengunjung lantaran kebijakan itu. Sebab kebijakan itu mempengaruhi keinginan para konsumen untuk mengunjungi pusat perbelanjaan.
PNS DKI Jakarta Gaji Rp 20 Juta, Sri Mulyani Cek ke Tito
|
Foto: Lamhot Aritonang
|
Menurutnya memang gaji PNS diatur oleh Pemerintah daerah masing-masing. Dia menyatakan akan membuat standar penggajian PNS.
"Ya memang itu salah satu yang selama ini menjadi pertimbangan, yaitu mengenai standar dari penggajian ASN, baik pusat maupun daerah, TNI/Polri," kata dia ditemui di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan perlu berbicara lebih dulu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Nanti aku bicara dulu sama Pak Mendagri ya," sebutnya.
