DPR Akan Minta Pencabutan Subsidi Listrik 2020 Ditunda

Jakarta - Komisi VII DPR RI hari ini menggelar rapat kerja (raker) dengan PT PLN (Persero). Dalam rapat tersebut, Komisi VII DPR RI mempertanyakan terkait kelengkapan data yang dimiliki PT PLN (Persero), termasuk data yang akan masuk golongan tarif non subsidi.

Menurut Komisi VII, Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani belum menunjukkan data lengkap kepada pihak Komisi VII DPR RI. Untuk itu, Komisi VII DPR RI meminta PT PLN (Persero) agar melakukan kajian dan pendataan secara akurat terkait jumlah pelanggan Rumah Tangga Mampu (RTM) dan non-RTM.

Permintaan tersebut terkait dengan wacana R1-900 RTM yang akan masuk ke golongan tarif non subsidi.

"Komisi VII DPR RI mendesak Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk melakukan kajian dan pendataan secara akurat jumlah pelanggan rumah tangga RI-900 Rumah Tangga Mampu (RT) dan non-RTM terkait wacana R1-900 RTM masuk ke golongan tarif non subsidi sebagai masukan kepada Pemerintah untuk menangguhkan pencabutan subsidi listrik tahun 2020," tutur Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dalam rapat dengan PLN, di DPR, Senin (25/11/2019).

Baca juga: DPR-PLN Rapat 5 Jam, Ini Hasilnya

Komisi V DPR RI memberikan batas waktu kepada pihak PT PLN (Persero) hingga 9 Desember 2019 untuk memberikan data tersebut. Sambil menunggu itu, Komisi VII DPR RI meminta penangguhan pencabutan untuk subsidi listrik tahun 2020.

Sebelumnya, pemerintah berencana menghentikan subsidi untuk listrik golongan 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM). Hal ini dilakukan agar anggaran subsidi tak semakin besar.

Usai dicabut, maka pelanggan 900 VA akan masuk pelanggan non subsidi. Setelah itu, maka akan berlaku tarif penyesuaian di mana tarif listrik tergantung sejumlah komponen seperti dolar dan harga minyak atau Indonesia crude price (ICP). Artinya, tarif listrik bisa naik atau turun.

Baca juga: PLN Siap Pasok Listrik Ibu Kota Baru hingga 1.500 MW

(fdl/fdl)