Jakarta - Mantan Menkominfo Rudiantara dikabarkan bakal mengisi posisi direktur utama PT PLN (Persero). Kabar ini dibenarkan oleh staf khusus Menteri BUMN bidang komunikasi publik, Arya Sinulingga.
Rudiantara disebut menjadi calon terbaik dari kandidat lainnya demi mencapai target-target PLN. Rudiantara dinilai paling cocok.
"Yang terbaik, dengan kondisi sekarang Rudiantara. Kondisi yang dibutuhkan PLN sekarang. Kan mengejar 35.000 MW, mengurangi impor solar. Di antara semua, yang capable Rudiantara," kata Arya di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun penetapan Rudiantara sebagai dirut PLN akan dilakukan pada rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PLN. RUPSLB dijadwalkan digelar dalam waktu dekat.
Dalam RUPSLB, rencananya juga akan dilakukan perombakan direksi lainnya. Termasuk penunjukan posisi baru di PLN, yakni wakil direktur utama.
"Ada yang dirombak, ada wadirut juga. Tunggu tanggal mainnya," kata Arya.
Infonya Presiden Jokowi sendiri yang minta Rudiantara jadi Dirut PLN, kata siapa?
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Rudiantara bakal menjadi Direktur Utama PLN (Persero). Bahkan, Luhut menyebut Presiden Joko Widodo sendiri yang menitahkan Rudiantara jadi Dirut PLN.
"Jadi saya rasa Pak Presiden (Jokowi) nunjuk Pak Rudi sudah keputusan yang tepat. Saya kira juga PLN akan bagus," kata Luhut usai hadiri Rapat Umum Anggota Insa 2019, di Hotel Sultan, Jakarta Selatan.
Luhut bilang Rudiantara merupakan pilihan yang tepat. Dia bilang hal ini sudah dibuktikan melalui kinerja mantan petinggi Indosat dan Telkomsel tersebut.
"Pak Rudi kan orang PLN, selama di kabinet juga kami kenal beliau bagus," pungkas Luhut.
Apa PR Rudiantara kalau jadi pimpin PLN?
Menanggapi Rudiantara yang jadi Dirut PLN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menilai ada beberapa hal yang harus dikerjakan, yaitu menyelesaikan proyek 35.000 megawatt (mw) dan energi baru terbarukan (EBT).
"Ya menyelesaikan program 35 ribu mw. Terus kemudian EBT," kata dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Untuk tarif listrik, dia menilai bukan tugas mendesak dari Rudiantara begitu menjabat sebagai bos perusahaan listrik negara itu. Perlu dilihat lebih dulu apa yang paling mendesak untuk dikerjakan.
"Nggak kita mau bahas dulu. Ya kita lihat inilah urgensinya. Masih banyak hal lain yang lebih urgent," tambahnya.
.webp)
