Aset Negara Capai Rp 6.000 T, Kemenkeu: Ini Ladang Dunia Usaha

Jakarta - Kementerian Keuangan mau mengajak pihak swasta mengelola aset negara atau barang milik negara (BMN) yang nilainya sekitar Rp 6.000 triliun. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara saat membuka acara Property Outlook 2020 dengan tema manajemen properti berbasis teknologi di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

"Aset negara yang ada itu, itu luar biasa banyaknya, kalau buat teman dunia usaha ini adalah ladang dunia usaha lagi," kata Suahasil di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Keterlibatan swasta dalam mengelola BMN, dikatakan Suahasil agar standar pengelolaan aset dapat meningkat dan menjadi lebih baik lagi. Sampai saat ini, pemerintah telah menugaskan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk mengelolanya.

"Dengan seluruh aset negara yang besar tidak cukup hanya dua saja yaitu LMAN dengan PT SMI," jelasnya.

Baca juga: Ada Kabar RI Mau Dikuasai China Lewat Utang, Benarkah?

Suahasil bilang, aset negara tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan kepemilikan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Dari lokasinya pun terkadang memiliki kendala dalam mengelolanya, seperti contoh aset pemerintah pusat yang berada di daerah.

Oleh karena itu, Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini meminta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk menyiapkan skema pengelolaan aset negara yang melibatkan dunia usaha atau swasta.

"Teman-teman harus bisa mencari cara skema paling proper ikut mengelola aset milik negara, koridor hukumnya semua disiapkan, koridor pengelolaannya disiapkan kita kelola bersama," ungkap dia.

Baca juga: Utang Luar Negeri RI Rp 5.557 Triliun di Kuartal III-2019

(hek/eds)