.webp)
Dikonfirmasi secara langsung, Menhan Prabowo mengatakan bahwa pertemuannya dengan Airlangga Hartarto tidak lain ialah untuk membahas Daftar Negatif Investasi (DNI).
"Terkait investasi (DNI)," ujar Prabowo ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian RI, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dicecar lebih lanjut, Prabowo enggan banyak berkomentar dan langsung meninggalkan lokasi.
Di kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate pun mengungkapkan hal yang sama.
"Prinsipnya, ada beberapa kemudahan investasi yang diberikan mulai dari bidang perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pasar modal, kelautan dan perikanan, kehutanan, mineral dan ESDM. Tapi belum final," ungkap Johnny Plate.
Menurutnya, pembahasan terkait DNI ini akan selesai pada Januari 2020 mendatang.
"Mudah-mudahan Januari (2020) selesai," katanya.
Sebagaimana diketahui, aturan terkait DNI sendiri diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2016 menjadi daftar positif investasi (positive/white list investment). Daftar tersebut rencana dirilis pada bulan Januari tahun 2020.
Nantinya, daftar positif investasi akan diatur dengan Perpres tersebut. Sedangkan, DNI akan dibuat dalam poin investasi yang dilarang dalam Undang-undang (UU) Cipta Lapangan Kerja yang menggunakan skema omnibus law.
Untuk mengukur daftar positif investasi yakni disesuaikan dengan program prioritas pemerintah. Salah satunya adalah mengurangi impor.
Selain itu, dalam omnibus law tersebut pemerintah juga akan mengatur tentang pemberian insentif terhadap perusahaan yang mengurangi impor atau melakukan substitusi impor, seperti tax holiday.
(dna/dna)
