Geger Jiwasraya: Saham Gorengan, Dugaan Korupsi, hingga Respons SBY

Gagal Bayar Jiwasraya dan Skema Ponzi

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga merespons pernyataan direksi lama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menyatakan Jiwasraya tak pernah gagal bayar. Tanpa menyebut siapa direksi tersebut, Arya menilai pembayaran tagihan yang dilakukan manajemen lama seperti halnya skema ponzi.

Maksudnya, tagihan yang dibayar berasal dari uang nasabah selanjutnya. Harusnya, pembayaran itu berasal investasi yang dilakukan.

"Jadi kita pengen kembali lagi, ini kan kaya skema ponzi, jadi sekalian juga membantah direksi lama. Pertama dia bilang bisa bayar tagihan setiap tahun, ya iya dia bayar tagihan dari uang orang itu," katanya di Kementerian BUMN Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).

"Ketika muncul tagihan puncak, sudah nggak bisa lagi, dia nggak boleh bohong," tambahnya.

Yang menarik perhatiannya lagi ialah pernyataan manajemen lama yang lebih memilih saham bukan blue chip atau saham unggulan.

"Kedua ini lebih lucu lagi, dia nanam saham di saham-saham nggak bisa yang bagus, karena dikit kalau saham bagus. Kenapa dia nggak beli saham blue chip kan kalau beli saham blue chip lebih sedikit dia beli, berarti dia mengakui beli saham yang gorengan," paparnya.

Di samping itu, Arya juga menyinggung pernyataan Politikus Demokrat Andi Arief terkait investasi Jiwasraya di perusahaan milik Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kemudian yang perlu, tapi memang dataya saya cari terus, meluruskan, mengenai saham yang dia bilang invest sahamnya perusahaan publik Pak Erick Thohir. Dia itu ambil saham di market, kalau dia beli market dia bebas kapan beli kapan jual bukan invest gimana, enggak," paparnya.

Sebelumnya, Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo mengatakan, perusahaan tak pernah mengalami gagal bayar sebelumnya. Hary sendiri menjabat sebagai Direktur Keuangan Jiwasraya sejak Januari 2008 dan berakhir di Januari 2018.

"Selama 10 tahun kami menjabat, tidak pernah terjadi yang namanya gagal bayar. Pembayaran terlambat saja tidak pernah terjadi," akunya saat berbincang dengan detikcom di sebuah kafe di Jalan Surabaya, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).

Padahal, lanjut dia, kondisi Jiwasraya kala itu tak jauh beda dengan kondisi Jiwasraya saat ini. Namun, lanjut dia, manajemen kala itu gencar melakukan rapat berkala untuk mengantisipasi kebutuhan dana jangka pendek atas kewajiban yang bakal jatuh tempo dalam waktu dekat.

"Kita setiap bulan bahkan setiap minggu rapat. Berapa yang jatuh tempo minggu depan, berapa yang jatuh tempo bulan depan, bahkan kita antisipasi berapa yang akan jatuh tempo 6 bulan dan seterusnya," kata Hary.

Setelah masalah gagal bayar mencuat, muncul kasus saham gorengan. Langsung klik halaman selanjutnya:



Saham Gorengan Bikin Amsyong

Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Hexana Tri Sasongko menjelaskan, perusahaan menerima kerugian besar dari penempatan investasi saham kualitas rendah alias 'gorengan'. Karena penempatan itu, nilai investasi saham Jiwasraya turun drastis.

Saat wawancara khusus dengan detikcom belum lama ini, Hexana sempat menyebut beberapa saham yang dianggap 'gorengan' tadi.

"Sudah jelas, saham IIKP, saham SMRU yang sekarang Rp 350, FIRE, saham-saham MTFN," sebutnya belum lama ini.

Berdasarkan sumber detikcom, ada sejumlah saham gorengan yang membuat Jiwasraya merugi. Saham-saham gorengan yang dimiliki Jiwasraya kini telah menjadi aset dasar (underlying) investasi reksa dana alias tidak investasi saham langsung.

Beberapa saham itu di antaranya PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (PCAR), PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (JGLE), PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) dan PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM).

"Ada 107 saham dalam underlying," jelas sumber detikcom.

Apakah saham-saham tersebut masih dimiliki perusahaan?

Mengutip Laporan Keuangan per 31 Desember 2018, Jiwasraya tak pernah tercatat memiliki saham PCAR, JGLE, POLA dan TRAM secara langsung.

Sementara untuk saham LCGP, terakhir perusahaan memiliki saham LCGP pada tahun 2015. Sementara pada tahun 2016, 2017 dan 2018, perusahaan tak lagi memiliki saham tersebut secara langsung.

Sedangkan untuk saham IIKP, terakhir kali dimiliki Jiwasraya secara langsung pada tahun 2014. Saham SMRU masih dimiliki perusahaan hingga 2018. Saham FIRE tak pernah dimiliki perusahaan sejak 2014. Terakhir, saham MTFN dimiliki Jiwasraya pada 2014 dan 2015.

Masalah saham gorengan dorong Kejaksaan Agung turun tangan. Klik halaman selanjutnya



Dugaan Korupsi Jiwasraya Rugikan Negara Rp 13,7 T

Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan adanya praktik korupsi di perusahaan BUMN PT Jiwasraya. Kejaksaan menaksir kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai Rp 13,7 triliun.

"Sebagai akibat transaksi tersebut, PT asuransi Jiwasraya (Persero) sampai Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun. Hal ini merupakan perkiraan awal. Jadi Rp 13,7 triliun hanya perkiraan awal dan diduga ini akan lebih dari itu," ucap Jaksa Agung ST Burhanuddin saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2019).

Jaksa Agung juga menilai PT Jiwasraya telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam hal berinvestasi. Menurut Burhanuddin, PT Jiwasraya malah menempatkan 95 persen dana di saham yang berkinerja buruk

"Sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan, dan biaya operasional. Hal ini terlihat pada pelanggaran prinsip kehati-hatian dengan berinvestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya yang telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar high grade atau keuntungan tinggi antara lain yang pertama adalah penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp 5,7 triliun dari aset finansial dan jumlah tersebut 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik dan sebanyak 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk," ucapnya.

Mantan Presiden SBY ikut merespons masalah Jiwasraya. Langsung klik halaman selanjutnya:



SBY soal Kesalahan Masa Lalu

Staf pribadi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ossy Dermawan, menceritakan respons Presiden ke-6 RI itu ketika menerima tamu yang menyinggung kasus PT Asuransi Jiwasraya. Si tamu menyampaikan kepada SBY kalau sepertinya kasus Jiwasraya ingin ditarik ke masa lalu.

"Kamis (26/12) SBY menerima sejumlah tamu. Ada yang menyampaikan bahwa sepertinya kasus Jiwasraya mau ditarik mundur ke tahun 2006," kata Ossy dalam cuitannya di Twitter, Jumat (27/12/2019). Ossy membagikan cuitannya kepada sejumlah wartawan.

Ossy lalu mengungkapkan respons SBY atas kasus Jiwasraya. SBY, kata Ossy, tak masalah masa lalu disalahkan jika pejabat saat ini enggan bertanggung jawab terhadap masalah Jiwasraya.

"Dengan tenang SBY menjawab: Kalau di negeri ini tak satu pun yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya.. salahkan saja masa lalu," cuit Ossy.

SBY--masih dalam cuitan Ossy--menyebut krisis besar Jiwasraya baru terjadi sejak dua tahun yang lalu. SBY lagi-lagi mempersilakan pejabat saat ini menyalahkan masa lalu jika enggan menanggung beban masalah Jiwasraya.

"Yang rakyat ketahui, krisis besar Jiwasraya terjadi 2 tahun terakhir, 2018-2019. Jika ini pun tak ada yang bertanggung jawab, ya sudah, salahkan saja tahun 2006. Para pejabat tahun 2006 juga masih ada, mulai dari saya, Wapres JK, Menkeu SMI, Menteri BUMN dan lain-lain. Tapi, tak perlu mereka harus disalahkan," cuit Ossy.