Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) Basuki Hadimuljono mengutarakan kekecewaannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait masalah banjir yang melanda Jabodetabek.
Kekecewaan itu disampaikan Basuki usai dirinya bersama Anies melakukan tinjauan udara di 130 titik banjir se-Jabodetabek siang tadi (1/1/2020) menggunakan helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut Basuki, penyebab utama terjadinya banjir kali ini karena curah hujan yang cukup tinggi dan panjang dibandingkan curah hujan biasanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Curah hujan yang tinggi, bayangkan ya normalnya itu biasanya 50-100 milimeter (mm), ini menurut BMKG, itu saja sudah lebat. Sedangkan yang sekarang terjadi mencapai 377mm. Jadi bisa dibayangkan lebatnya dan itu panjang dari tadi malam sampai tadi pagi," ungkap Basuki ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020).
Akan tetapi, Basuki menilai dampak curah hujan tersebut bisa ditanggulangi dengan baik apabila Anies dapat melaksanakan programnya dengan cepat.
Lantas, apa saja program molor Anies yang membuat Basuki kecewa?
Normalisasi Sungai Ciliwung
Basuki mengutarakan kekecewaannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran normalisasi sungai Ciliwung yang baru dilakukan sepanjang 16 kilometer (km) dari total 33 km.
"Mohon maaf bapak gubernur, selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km," ujar Basuki ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020).
Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan bahwa daerah di sekitar wilayah sungai yang sudah dinormalisasi terlihat tidak tergenang banjir sama sekali, namun kondisi ini berbeda jauh dengan wilayah yang belum dinormalisasi.
"Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang," ungkapnya.
Untuk itu, ke depan, Kementerian PUPR bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait bakal mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar daerah yang terendam banjir ke depan dapat lebih berkurang dari jumlah saat ini.
"Nah, ini kata harus diskusikan dengan Gubernur untuk membuat program itu (percepatan normalisasi). Termasuk di kali Pesanggarahan juga dengan sodotan kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, beliau mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahannya karena dari total 1,2 km, 600 meter di antaranya sudah kita kerjakan," tuturnya.
Lalu apa lagi?
Pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi
Basuki mengungkapkan bahwa salah satu sumber masalah penyebab banjir se-Jabodetabek terjadi karena pembangunan dua bendungan kering yang masih tertunda.
Kedua bendungan itu adalah bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi.
Menurut Basuki, lambatnya penyelasaian kedua bendungan itu terjadi karena sulitnya mendapatkan izin pembebasan lahan dari masyarakat setempat.
"Kemudian, Bendungan Ciawi dan Sukamahi, pembebasan lahannya sudah 90% lebih hampir 95%, kami targetkan tahun 2020 ini akan selesai," katanya.
Untuk itu, ia menaruh harapan besar kepada Gubernur DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan agar normalisasi sungai lancar dilaksanakan, dan pembangunan bendungan pun rampung sesuai target.
"Ini keahlian beliau (Anies Baswedan) untuk persuasif dengan masyarakat. Kami akan mendukung beliau untuk programnya ini bisa ditangani, tanpa itu pasti akan terus menghadapi hal-hal yang terus berulang seperti ini (banjir)," pintanya.
Menurutnya, izin pembebasan lahan dari masyarakat pun sangat dibutuhkan demi kepentingan bersama.
"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat. Alhamdulillah menurut beliau (Anies Baswedan) masyarakat sudah diskusi dan Insyaallah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kita tangani," tutupnya.
Sebagai informasi, normalisasi Kali Ciliwung dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) sampai Manggarai merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Pusat untuk mengendalikan banjir Jakarta. Sedangkan dari hulu ke hilir, pemerintah mengadakan pembangunan bendungan kering Ciawi dan Sukamahi.
Kontrak pembangunan Bendungan Ciawi ditandatangani pada 23 November 2016 dengan kontraktor PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Sacna dengan nilai pekerjaan konstruksi Rp 798,7 miliar.
Pembangunan kedua bendungan itu ditargetkan rampung akhir 2020 mendatang. Padahal, progres konstruksinya masih minim sebab terkendala masalah pembebasan lahan, meski sudah ditangani nyaris 95% dari total lahan yang dibutuhkan.
.webp)
