.webp)
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk membebaskan lahan diminta punya keberanian lebih untuk mempercepat penyediaan lahan. Menurutnya kalau lahan tidak tidak dibebaskan dan proyek tidak diteruskan maka banjir akan kembali terjadi.
"Nah itu tadi harus ada keberanian juga kalau nggak mau ada pergeseran, ya banjir seperti ini," kata Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya lahan bantaran kali yang padat membuat kapasitas sungai menyempit. Ujungnya aliran air terhambat dan banjir pun terjadi.
"Kan dulu nggak ada itu, sekarang ada, jadi sempit. Air susah ngalir, ya meluap. Itu kan logika. Ya jangan dibesarin lah, Pak basuki dan Pak Gubernur sudah sepakat lah," ungkap Luhut.
Luhut mengatakan bahwa Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta sudah berkoordinasi soal penanganan banjir, dia meminta jangan saling menyalahkan. Dia menyatakan harus ada penangkal banjir untuk Jakarta dari hulu hingga hilir.
"Saya tadi sudah koordinasi jangan salah-salahan lah. Bagaimana pun juga hulu memang harus diperbaiki juga. Cuma air itu kan lewat kalau di tengah terhambat mana bisa lewat maka harus dibersihkan," ungkap Luhut.
"Lalu sodetan itu juga harus dibebaskan lahannya itu yang 600 m biar jalan," katanya.
(ara/ara)
