.webp)
Banyak orang khawatir, dengan predikat China sebagai investor besar, pemerintah tidak akan garang menghadapi China dalam polemik Laut Natuna. Namun, Luhut menegaskan hal itu tidak akan terjadi. Pemerintah tetap akan tegas soal kedaulatan negara di wilayah Natuna.
"Orang ribut soal Chinese Sea, tadi pak Mahfud bicara, nggak mungkin kalau kedaulatan kita tergadai sama investasi. Saya tidak mungkin menggadaikan kedaulatan untuk investasi," ungkap Luhut di Auditorium BPPT, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari catatan detikcom, China berada di urutan ketiga dari lima besar investasi asing terbanyak yang masuk ke Indonesia. Dengan nilai investasi pada semester I 2019 sebesar US$ 2,3 miliar.
Singapura memegang porsi sebesar US$ 3,4 miliar. Berikutnya disusul oleh Jepang dengan investasi senilai US$ 2,4 miliar.
Luhut juga mengatakan cara mempertahankan kedaulatan tak selamanya menggunakan kekerasan. Kini dirinya dan Menkopolhukam Mahfud MD sedang menyusun penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Penguatan Bakamla salah satunya dilakukan dengan membentuk omnibus law. Nantinya dengan aturan itu Bakamla akan lebih kuat melindungi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
"Tapi apakah kita harus berkelahi. Kan tidak juga. Sekarang pak Mahfud dan saya bekerja sama mau bikin omnibus law buat Bakamla. Bakamla harus diperkuat untuk melindungi ZEE kita," kata Luhut.
Luhut menegaskan, jajaran pemerintah tidak ada yang melacurkan profesionalismenya untuk menyenangkan negara lain. Menurutnya, pemerintah selalu berpikir yang terbaik untuk negara.
"Tidak akan kami lacurkan profesionalme kami hanya untuk sesuatu jabatan atau menyenangkan hati orang lain, tidak akan Pernah itu terjadi. Jadi kami selalu berpikir yang terbaik untuk negeri ini," ungkap Luhut.
 |
(zlf/zlf)
