Gubernur Banten Tunggu Keputusan LHK Tutup Tambang Liar

Jakarta - Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku menunggu keputusan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengenai status tambang emas liar atau ilegal yang berada di wilayahnya.

Sebab, keberadaan tambang emas liar itu menjadi penyebab banjir bandang yang terjadi di Lebak, Banten.

"Ini sebenarnya kapasitas KLHK karena penegakan hukum ada di mereka. Tapi sebagai Gubernur kita melakukan langkah koordinasi dengan berbagai pihak seperti polisi dan lainnya," kata Wahidin di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Ma'ruf Minta Aktivitas Tambang Liar di Lebak Banten Dihentikan

Wahidin mengaku telah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat reboisasi, rehabilitasi, dan mengamankan wilayah terdampak banjir bandang dari kegiatan tambang emas ilegal.

Apalagi, dikatakan Wahidin PT Antam (Persero) pun sudah menutup kegiatan tambang emas di sana. Sehingga, butuh tindakan tegas untuk menertibkan kegiatan liar tersebut.

"Yang liar ini harus lebih tegas lagi karena risikonya untuk kepentingan sekelompok orang membahayakan umat, begitu banyak orang," ungkap dia.

Baca juga: Tambang Emas 'Legenda' Pongkor Jadi Tempat Mengadu Nasib Gurandil

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi terdampak banjir bandang di Lebak, Banten. Jokowi mengatakan banjir bandang itu akibat aktivitas tambang ilegal.

"Dan yang di lebak Provinsi Banten kita lihat memang ini karena perambahan hutan karena menambang emas secara ilegal," kata Jokowi di Lebakgedong, Lebak, Banten, Selasa (7/1/2020).

Jokowi mengatakan sudah memerintahkan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menindak tambang ilegal di kawasan tersebut. Dia meminta ke depan tak ada lagi aktivitas penambangan emas ilegal.


(hek/dna)