"Jakarta kota termacet di dunia nomor 4 di tahun 2017. Dalam setahun turun jadi nomor 7 di dunia. Kita rencana keluar dari 10 besar, kita tidak lagi jadi kota termacet," kata Anies saat memberi sambutan di Kementerian BUMN, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).
Tak heran bila Anies ingin Indonesia bebas dari status kota termacet. Pasalnya momok tersebut menyebabkan kerugian yang amat besar. Tak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, kerugian yang diakibatkan kemacetan di Jakarta, termasuk kawasan penyangganya mencapai Rp 65 triliun per tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menjelaskan kerugian tersebut berdasarkan hasil studi Kementerian PPN/Bappenas.
Namun berdasarkan laporan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kerugian yang diakibatkan kemacetan lebih besar dari angka di atas, yaitu mencapai Rp 100 triliun.
"Justru kemarin ketika rapat sudah mulai, tertutup, teman-teman media sudah keluar, angka itu dikoreksi oleh Pak Wakil Presiden dan kami juga angkanya sama, yaitu Rp 100 triliun, bukan Rp 65 triliun lagi, lebih besar," ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Jokowi pun tak menampik angka kerugian akibat kemacetan Jakarta versi Anies yang mencapai Rp 100 triliun.
"Studi Bappenas ditemukan angka kerugian Rp 65 triliun karena kemacetan di Jabodetabek setiap tahunnya, dan bahkan Pak Wapres, Pak Gubernur menyampaikan angka sampai Rp 100 triliun. Ini jumlah yang besar sehingga perlu diselesaikan," kata Jokowi saat Ratas kebijakan pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2019).
(toy/ang)