Soal Dana Ibu Kota Baru, Jokowi: Tak Ada Pinjaman, Semua Kerja Sama

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pembangunan ibu kota negara (IKN) tidak menggunakan dana pinjaman atau utang. Jokowi menegaskan, dana yang dipakai berasal dari investasi atau kerja sama.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan beberapa skema, seperti (KPBU) atau public private partnership (PPP), swasta murni untuk memenuhi kebutuhan investasi yang ditaksir mencapai Rp 466 triliun.

"Yang kita tawarkan tidak pinjaman, tidak ada government guarantee. Nggak ada (pinjaman), jadi semua kerja sama," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Dia pun mengaku melibatkan tiga tokoh internasional seperti President Softbank Corp Masayoshi Son, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheiks Mohamed Bin Zayed (MBZ), dan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair salah satunya demi mendatangkan investor.

Baca juga: Jokowi Pastikan Semua PNS di Jakarta Pindah ke Kaltim 2024

Pasalnya menurut Jokowi, setelah tiga tokoh internasional ini bergabung menjadi dewan pengarah pemindahan ibu kota, ada tokoh-tokoh internasional besar lainnya yang minat terlibat. Sayangnya, Mantan Wali Kota Solo ini masih enggan memberikan informasi tersebut.

"Ada yang nama besar yang ingin juga ikut masuk, tapi sampai saat ini belum kita beri lampu hijau. Kebanyakan," ujarnya.

Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan, ketiga tokoh internasional ini nantinya akan bekerja sama dengan Badan Otorita Ibu Kota yang dibentuk pemerintah. Nantinya badan ini masih berada di bawah pemerintah Kalimantan Timur.

"Yang paling penting saya kemarin titip ke Bappenas yang menyiapkan ini, ada fleksibilitas organisasi. Jadi ada kecepatan di situ. Artinya tidak seperti organisasi-organisasi yang sudah ada seperti sekarang ini. Artinya kota itu wilayah administratif," ungkap dia.

Baca juga: Jokowi: Draft RUU Ibu Kota Baru Sudah Rampung

(hek/eds)