Ini Sederet Perlindungan Korban PHK di RUU 'Sapu Jagat'

Jakarta - Pemerintah memastikan tak bakal menghapus pemberian uang saku atau pesangon bagi pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

UU 'Sapu Jagat' itu bahkan dirancang untuk melindungi para pekerja dari risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) atau berakhirnya kontrak.

Akan tetapi, pemerintah hanya akan mengganti istilah pesangon menjadi istilah 'kompensasi' tidak seperti yang menjadi ketentuan dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Prinsipnya, PHK tetap dikasi perlindungan. Tetap dapat kompensasi, bahkan ada JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan," ujar Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Susiwijono mengatakan keberadaan JKP itu tidak akan menghapus jaminan lainnya.

JKP adalah tambahan manfaat pada Jamsostek untuk pekerja tetap dan pekerja kontrak.

Baca juga: Pengumuman! Arus Modal Dari Arab hingga AS Rp 280 T Siap Guyur RI

Berikut prinsip Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang setidaknya bakal dimasukkan dalam draft RUU 'Sapu Jagat' tersebut:

1. Tetap memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK
2. Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan kompensasi PHK

Penjelasannya antara lain:

a. Pemerintah menambahkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK.
b. JKP memberikan manfaat berupa: 1) Cash Benefit, 2) Vocational Training, 3). Job Placement Access.
c. Penambahan manfaat JKP, tidak menambah beban iuran bagi pekerja dan perusahaan.
d. Pekerja yang mendapatkan JKP, tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya yang berupa:
1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
2) Jaminan Hari Tua (JHT);
3) Jaminan Pensiun (JP);
4) Jaminan Kematian (JKm).
e. Untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Kontrak, diberikan perlakuan dalam bentuk kompensasi pengakhiran hubungan kerja.

Baca juga: Benarkah Pesangon Bakal Dihapus di UU 'Sapu Jagat'?

(fdl/fdl)