Jakarta - Perusahaan asuransi pelat merah PT
Asabri (Persero) menjadi sorotan. Ada dugaan korupsi Rp 10 triliun di dalam tubuh asuransi pengelola dana prajurit TNI dan Polisi ini.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sedih dengan adanya dugaan korupsi ini. Terlebih lagi dirinya merupakan purnawirawan jenderal TNI, yang pernah memercayakan uangnya ke Asabri.
Luhut juga memastikan bahwa uang prajurit dijamin aman. Perlu diketahui, Asabri sendiri menghimpun dana dari para prajurit TNI, Polri, bahkan pegawai Kementerian Pertahanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau prajurit pasti uangnya aman, presiden pun secure soal itu. tapi kita sedih melihat ini," ungkap Luhut saat berbincang bareng wartawan di kantornya, Jumat (17/1/2020).
Luhut mengatakan kelihatannya memang ada permainan yang terjadi di tubuh Asabri. Dia mengetahui hal itu usai berbincang bersama Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Menurut Luhut, Kementerian BUMN sudah punya konsep untuk membenahi Asabri.
"Kedua, kemarin kami tanya Tiko, memang kelihatan ada permainannya, mesti dibenahi cepat. Saya lihat dia udah punya konsep lakukan itu," ungkap Luhut.
Asabri juga dinilai melakukan pengelolaan investasi yang janggal, salah satunya adalah menginvestasikan dana ke saham gorengan. Untuk itu Luhut menilai, seharusnya kalangan profesional juga ikut masuk mengelola Asabri. Selama ini petinggi dan pengelola Asabri isinya hanya mantan prajurit.
"Menurut saya nanti Asabri mesti taruh orang-orang profesional untuk mengelolanya. Bukan cuma prajurit TNI dan ABRI saja. Jadi mungkin ada dimasukin orang-orang profesional," tutur Luhut.
Pilihan lain, menurut Luhut bisa juga memasukkan mantan prajurit yang masuk ke dalam bidang profesional sipil, apalagi kalau mengerti keuangan. Seperti dirinya misalnya.
"Bisa ditimbang juga TNI yang jadi profesional, yang ngerti uang. Kayak saya misalnya," kata Luhut.
Menurutnya, kalangan profesional dibutuhkan agar pengelolaan Asabri lebih bagus. Dia khawatir kalau cuma mantan prajurit bisa dibohong-bohongi dalam industri keuangan.
"Jadi jangan yang nggak ngerti lah supaya nggak dimainin, dibohong-bohongi, sama goreng-goreng saham ini," jelas Luhut.
Sebelumnya, perusahaan asuransi pelat merah lainnya juga tersandung korupsi. Lebih parah dari Asabri, kasus di Jiwasraya sudah mulai terbongkar skandalnya.
Kejaksaan Agung (Kejagung) pun menetapkan 5 tersangka dalam kasus Jiwasraya. Lantas apa kata Luhut mengenai hal ini?
Luhut mengusulkan jika kelima tersangka itu terbukti bersalah merugikan Jiwasraya, bahkan keuangan negara maka harus dimiskinkan. Alasannya supaya mereka kapok.
"Saya usul ini, bisa nggak dimiskinkan itu orang-orangnya supaya kapok. Jangan hukum penjara, lima tahun di penjara bunga jalan terus," ungkap Luhut.
Dia menambahkan, saran tersebut disampaikan dalam kapasitasnya sebagai warga negara.
"Kalau dimiskinkan kan kapok! Ini sih saran saya sebagai warga negara saja kasihan kita dibuat berkelahi semua," kata Luhut.
Luhut juga meminta agar jangan ada pihak yang mengaitkan skandal Jiwasraya dengan Istana. Apalagi menyebut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menegaskan tidak benar ada kaitan pihak istana dengan kasus Jiwasraya.
"Presiden nggak mau dikait-kaitkan ke Istana, seperti apa presiden digitukan. Jadi ini tuh tidak benar, nggak ada urusan gitu-gituan sama Istana," kata Luhut.
Simak Video "Video Luhut: Saya Saksi Hidup, Jokowi Tak Langgar Konstitusi Selama Jabat Presiden"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
