Ada Ragam Solusi Buat Jiwasraya Nih Bu Sri Mulyani, Mau yang Mana?

Ada Ragam Solusi Buat Jiwasraya Nih Bu Sri Mulyani, Mau yang Mana?

Hendra Kusuma - detikFinance
Sabtu, 18 Jan 2020 15:50 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Kasus gagal bayar yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinilai harus menggunakan dana talangan (bailout) atau pembentukan pansus seperti yang diusulkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Penanganan masalah Jiwasraya melalui bailout disuarakan oleh pengamat asuransi Irvan Rahardjo. Dia bilang kerugian Jiwasraya yang mencapai Rp 13,7 triliun bisa diselesaikan oleh skema tersebut.

"Saya ingin sampaikan satu solusi, Menkeu untuk bailout Jiwasraya," kata Irvan saat acara Polemik MNC Trijaya di Hotel Ibis, Jakarta, Sabtu (18/1/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Dia menilai angka kerugian Jiwasraya lebih besar dibandingkan kasus Bank Century yang pada saat itu ditangani dengan skema yang sama dan hasilnya terselesaikan. Irvan mengaku pemerintah harus memberikan dana talangan karena selama ini sudah abai dengan industri keuangan non bank khususnya asuransi.

Dia menambahkan pemerintah terkesan tidak hadir pada industri asuransi terlihat dari lambatnya membuat peraturan turunan yang sudah diamanatkan dalam UU perasuransian. Dia mencontohkan seperti aturan perusahaan asuransi dalam bentuk usaha bersama yang sudah diajukan sejak lama namun baru diterbitkan beberapa waktu belakangan.

"Karena pemerintah puluhan tahun ini absen dan berutang kepada industri asuransi, UU perasuransian pemerintah tidak melaksanakan amanat," jelasya.


"Jadi saya serukan bailout cari uangnya dari mana terserah," tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyuarakan penyelesaian Jiwasraya lewat pansus bukan lewat panja. Pasalnya, masalah ini melibatkan banyak mitra kerja pemerintah di parlemen, seperti Komisi XI dari sisi keuangannya, Komisi VI dari sisi BUMN, dan Komisi III dari sisi hukum.

"Makanya PKS sangat mendorong dan usulkan, ketika paripurna PKS lantang dibentuknya pansus, bahkan pada Rabu kemarin seluruh anggota PKS sudah tanda tangan untuk pembentukan pansus," kata Anis.



Menurut dia, penyelesaian lewat pansus mampu membongkar aktor utama yang membuat Jiwasraya seperti sekarang ini. Lalu, diriya juga tidak ingin kejadian serupa terjadi pada perusahaan pelat merah lainnya.

"Dalam kasus Jiwasraya kepentingan kita jangan sampai membuka peluang untuk BUMN sejenis melakukan hal sama," tegasnya.

Meski demikian, ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi mengatakan penyelesaian masalah Jiwasraya tidak perlu melalui bailout ataupun pansus. Dia bilang skema-skema tersebut membutuhkan biaya tinggi, khususnya bailout.

"Bailout itu bukan pilihan, kara bicara risk based capital itu harus ada dana Rp 32 triliun," kata Fithra.

Angka Rp 32 triliun itu berasal dari total aset yang dimiliki oleh Jiwasraya. Jadi mau tidak mau pemerintah harus menyediakan dana tersebut jika menempuh jalur bailout.


Dengan angka tersebut, dikatakan Fithra pemerintah akan mikir berulang kali dan membandingkan dengan kegiatan lain yang memberikan dampak baik bagi seluruh masyarakat.

"Oke memang dibandingkan keseluruhan APBN tidak ada apa-apanya, tapi kalau trade off misalnya untuk subsidi Elpiji 3kg?," jelas dia.

Oleh karena itu, dirinya pun memberikan saran kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya dengan berkolaborasi dengan BP Jamsostek, Menurut dia seluruh anggotanya bisa memanfaatkan produk asuransi Jiwasraya ke depannya.

"Itu jangka pendek, jangka panjangnya adalah UU asuransi disegerakan. Kata kunci semua adalah me-regame trust, jangan sampai kejadian lagi lha, bagaimana asuransi juga bagian dari penopang ekonomi," ungkap Fithra.


Simak Video "Video: Kejagung Ungkap Cara Jiwasraya Manipulasi Kerugian"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads