Jakarta - Pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) di Bali. Tujuannya untuk mengurangi kepadatan di bandara.
Pembangunan proyek LRT sepanjang 3,5 kilometer (km) ini rencananya akan menjadi konektivitas antara terminal satelit Jineng di Kuta dengan Bandara Ngurah Rai.
"Kita bangun ini untuk kurangi crowded parkir di Bandara," ujar Plt Dirut Nindya Karya Haedar A Karim di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (21/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Haedar, proyek pembangunan transportasi tersebut akan mulai dibangun paling lambat tiga bulan dari proses penandatanganan MoU hari ini dilaksanakan atau sekitar Juni 2020. Sedangkan, operasionalnya ditarget rampung per 2022 mendatang.
"Mungkin pembangunannya antara satu setengah tahun sampai dua tahun (sudah operasi)," tambahnya.
Lantas, dengan siapa RI bakal membangun proyek moda transportasi tersebut?
Komitmen pembangunan tersebut ternyata turut melibatkan investor asing dari Korea Selatan.
Proyek ini akan digarap melalui kerja sama antara PT Nindya Karya bersama dengan Korea Rail Network Authority (KRNA) serta Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Corporation (KIND) lewat sebuah penandatanganan Nota Kesepahaman (memorandum of understanding/MoU).
Kesepakatan itu telah ditandatangani ketiga belah pihak sore ini, Selasa (21/1/2020) di Jakarta dengan nilai investasi mencapai Rp 5 triliun.
Korea Selatan tak hanya hadir sebagai investor dalam pembangunan proyek tersebut melainkan ikut serta sebagai kontraktor proyek tersebut. Teknologi moda transportasi ini pun rencananya bakal didatangkan langsung dari Negeri Gingseng tersebut.
Selanjutnya, penandatanganan MoU ketiga belah pihak itu juga akan melibatkan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam waktu dekat.
"Paling lama 3 bulan setelah MoU dengan Angkasa Pura kita akan buat FS [feasibility study]-nya. Kita usahakan tahun ini sudah mulai konstruksinya," katanya.
Proyek pembangunan LRT ini merupakan salah satu dari sekian banyak kerja sama RI dengan Korea Selatan yang belakangan memang tengah digenjot pemerintah.
Sebelumnya, BKPM telah melakukan penandatanganan MoU dengan KIND demi meningkatkan arus investasi dari Korea Selatan dalam bidang kerjasama infrastruktur dan pembangunan wilayah perkotaan.
Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman dan Executive Vice President l KIND Han Kyu Lim pada perhelatan Business Forum: Invest Indonesia di Seoul, Korea Selatan per 20 September 2019 silam.
Untuk diketahui, menurut data BKPM, investasi asal Korea Selatan didominasi sektor industri mesin dan elektronik (15%); pertambangan (13%); gas dan air (9%); industri sepatu (8%); serta industri karet dan plastik (8%).
Sebagian besar investasinya masih berada di Pulau Jawa, diikuti dengan Kalimantan dan Sumatera. Total realisasi investasi sejak tahun 2014 sampai Triwulan II tahun 2019 ini mencapai US$ 7,5 miliar.
Dengan realisasi investasi mencapai US$ 2 miliar di tahun 2017 dan US$ 1,6 miliar di tahun 2018.
Simak Video "Video: Ingat! Perempuan Gratis Naik TransJakarta, MRT dan LRT Hari Ini"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
