.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo belum lama ini menunjuk 22 pejabat baru di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Puluhan pejabat baru itu menduduki kursi penasihat menteri dan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
Pejabat baru tersebut salah satu tugasnya adalah menyisir puluhan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan sebelumnya yang dirasa menghambat para nelayan. Hal itu disampaikan oleh salah satu Pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ali Mochtar Ngabalin.
"Kami menyisir lebih kurang ada 23-28 Permen yang telah dibuat. Mana-mana yang jadi masalah nelayan dan kepentingan publik sehingga disisir," kata Ali saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
Ali menuturkan 28 Permen itu akan dibahas lebih lanjut.
"Semua permen yang dibuat oleh menteri KP pada periode ibu Susi dan keberhasilan-keberhasilannya pada zaman ibu Susi sudah berakhir seiring dengan berakhirnya periode pertama Pak Jokowi dulu. Suka tidak suka kebijakan yang diambil, permen-permen yang tertuang dalam keputusan Bu Susi selesai keberhasilannya sesuai dengan zaman dan periode pertama," terang Ali.
Salah satu peraturan yang sedang disisir adalah terkait ekspor benih lobster. Sampai saat ini hasil dari keputusan ekspor benih lobster mau dilarang atau tidak masih belum ditentukan.
"Kalau dirasa Permen itu ada yang merugikan nelayan terkait benih lobster, maka diliat lagi ulang. Pak Edhy (Menteri KKP) itu dalam memenuhi dan menjalankan amanat Presiden jangan sampai gaduh di tengah-tengah pemangku usaha dan para nelayan," ucapnya.
Lebih lanjut, Ali bilang, timnya juga akan bertugas memperbaiki dan men-counter isu-isu negatif terkait kebijakan KKP dengan mengedepankan komunikasi publik yang edukatif cerdas dan akurat. Selama ini dianggapnya banyak permasalahan nelayan yang tidak sampai ke kuping Menteri KKP.
"Ada banyak sekali masalah-masalah nelayan yang tidak bisa sampai ke menteri KKP. Di periode pak Edhy Prabowo ini ingin membangun kembali komunikasi yang intensif dengan stakeholder, dengan pemangku kepentingan yang namanya nelayan," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 |
(hns/hns)
