.webp)
Anggota Komisi XI DPR RI Elnino Hussein Mohi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memilih menyelamatkan masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atau tenaga honorer yang akan dihapuskan.
Menurut Elnino, pilihan tersebut diberikan karena Sri Mulyani memiliki kewenangan atas APBN. Elnino bilang Kementerian Keuangan telah memiliki opsi dalam APBN untuk bailout dalam menangani masalah Jiwasraya.
"Pertanyaannya, rakyat banyak yang mengeluh terutama pegawai honorer yang akan dirumahkan, Pak Mendagri bilang akan dialihkan ke PPPK, intinya akan banyak yang dirumahkan," kata Elnino di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ibu punya APBN, mana yang lebih prioritas, apakah bantu BUMN bermasalah atau membiayai pegawai honorer seluruh Indonesia yang sudah mengabdi?" tambahnya.
Tidak hanya itu, Elnino juga meminta kepada Sri Mulyani untuk menjelaskan mengenai posisi utang pemerintah yang sepanjang tahun 2019 rasionya sebesar 29% terhadap PDB. Rasio tersebut dianggap lebih kecil dibandingkan negara-negara seperti Jepang.
"Sebenarnya kalau dibandingkan dengan Jepang apakah itu apple to apple. Kalau Jepang kan utangnya ke rakyat, bayar bunganya ke rakyat. Kalau kita kan ke luar negeri, tolong dijelaskan seperti apa utang piutang ini," kata anggota dari Fraksi Gerindra.
(hek/ara)
