.webp)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) menargetkan aturan tarif pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) keluar pada semester satu tahun ini. Saat ini aturan tarif tersebut sedang disusun.
Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
"Kita sedang menyusun aturan soal tarif EBT. Targetnya semester satu tahun ini," kata Rida.
Rida menjelaskan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi. Dengan tarif yang tak lagi dipatok sesuai Biaya Pokok Produksi (BPP) daerah, harapannya bisa meningkatkan daya tarik bagi investor untuk mengembangkan pembangkit EBT.
"Salah satunya untuk mencapai bauran energi itu dan investasi di ketenagalistrikan. Ini nanti akan dalam bentuk Perpres," ujar Rida.
Seperti diketahui, sebelumnya aturan harga pembangkit EBT sesuai dengan besaran BPP daerah. Namun, skema itu membuat harga tarif listrik yang timbul tidak ekonomis sehingga investor berpikir ulang untuk mengembangkan pembangkit EBT karena butuh modal yang tak sedikit.
Akhirnya, saat ini sedang didorong kembali skema feed in tariff listrik EBT. Feed in tariff adalah harga pembelian energi berdasarkan biaya produksi EBT.
Untuk mendorong tergeraknya pembangkit EBT, pemerintah juga akan memberikan insentif kepada investor yang berkomitmen membangun pembangkit EBT.
"Pak menteri kasih insentif yang besar agar investor dapat modal kembali lebih cepat, baru nanti PLN yang takeover. Itu yang lagi kita kerjakan," ucap Rida.
 |
(hns/hns)
