Ekonomi RI Stagnan 5%, Jokowi Bilang Jangan Kufur Nikmat

Ekonomi RI Stagnan 5%, Jokowi Bilang Jangan Kufur Nikmat

Danang Sugianto - detikFinance
Kamis, 06 Feb 2020 07:18 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya memperketat impor sampah ke Indonesia. Jika ditemukan pelanggaran, Jokowi meminta adanya tindakan tegas.
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 sebesar 5,02%. Angka itu melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di 2018 sebesar 5,17%.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat faktor eksternal, yaitu perang dagang AS-China. Perang dagang membuat perekonomian dunia melambat, termasuk Indonesia.

"Melambatnya perdagangan global dan investasi, kegiatan industri di banyak negara mengalami perlambatan, kemudian harga-harga komoditas masih berfluktuasi," ujarnya saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (5/2/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Capaian pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi RI selama bertahun-tahun mentok di kisaran 5%. Pertumbuhan ekonomi 2019 ini meleset dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,3%.

Selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya 5,04% per tahun.

ADVERTISEMENT

Selama pemerintahan Jokowi-JK pertumbuhan ekonomi Indonesia tak mampu berada di atas 5,2%. Paling tinggi hanya mampu mencapai 5,17% di 2018 lalu.

Lalu apa kata Jokowi?

Jokowi sendiri bersyukur atas capaian itu. Menurutnya capaian Indonesia masih lebih baik dibanding negara-negara lainnya.

"Marilah kita bandingkan dengan negara-negara lain terutama di G20, kita ini nomor 2 pertumbuhan kita. Alhamdullilah ini juga patut kita syukuri bahwa pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%, 5,02%," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).

Jokowi meminta masyarakat Indonesia mensyukuri capaian pertumbuhan ekonomi tersebut. Sebab negara lain perekonomiannya tak setinggi Indonesia.

"Patut kita syukuri, yang lain-lain bukan turun, anjlok. Kalau tidak kita syukuri artinya kufur nikmat. Mempertahankan posisi seperti itu saja sulit sekali," tuturnya.

Meski begitu, Jokowi menekankan bahwa selama ini komunikasi yang terjalin antara Bank Indonesia (BI) dengan pemerintah berjalan cukup baik. Dia menilai kebijakan yang diambil BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat berhati-hati.

Dia juga menilai kepercayaan dunia internasional kepada ekonomi Indonesia juga semakin baik. Jokowi berharap masyarakat Indonesia bisa mengambil sisi positifnya.

"Misalnya, yang terakhir yang saya lihat misalnya Japan Credit Rating juga memberikan tambahan level yang lebih tinggi kepada kita, artinya trust dari internasional kepada kita lebih baik. Optimisme ini yang harus kita sampaikan. Jangan sampai mengambil hal-hal yang pesimis. Saya enggak mau, optimis kepercayaan internasional kepada kita semakin baik," ucapnya.

Untuk ekonomi ke depannya, Jokowi mengakui ada tantangan baru yang muncul sebagai imbas dari penyebaran virus Corona. Namun pemerintah diakuinya belum memiliki kalkulasi dampaknya terhadap perekonomian.

"Apapun perlambatan growth global pasti. Itu semua menyampaikan hal yang sama. Negara-negara yang terkena imbas itu pasti kena termasuk negara kita Indonesia. tetapi berapa persen nanti ada imbas ke pertumbuhan ekonomi kita itu yang belum bisa dikalkulasi," tutupnya.

Apa saja PR yang harus dikerjakan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tak mentok di 5%?

Mari Elka Pangestu, Direktur Pelaksana Bank Dunia ikut mengomentari pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,02%. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan perekonomian RI masih stabil di tengah gejolak perekonomian global.

"Jadi saya rasa kita harus bersyukur dalam keadaan ketidakpastian ini. Bahwa kita bisa stabil 5%. Jadi relatif kepada negara lain, sebenarnya kita masih dalam keadaan yang baik," kata Mari Elka dalam Mandiri Investment Forum 2020, di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Lalu, ia menuturkan bahwa di kuartal-I 2020 ini perekonomian Indonesia masih mengalami tekanan, mengingat juga adanya penyebaran virus corona.

"Perlambatan tergantung dari stimulus fiskal, tergantung juga dari dampak corona virus, karena kelihatannya dampak yang sudah terasa itu kan ke pariwisata," papar Menteri Perdagangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Mari menyarankan, untuk menjaga performa pertumbuhan ekonomi Indonesia pemerintah harus menggenjot reformasi struktural.

"Memang PR kita bagaimana melakukan reformasi struktural di dalam negeri apakah itu pajak, investasi, termasuk juga untuk UKM. Agar bisa menarik investor asing dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan," jelas Mari.

Mari menambahkan reformasi struktural yang diwujudkan dalam bentuk omnibus law untuk menarik para investor itu baru akan terasa dampaknya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan.

"Tetapi mungkin dampaknya baru mulai terasa tahun depan. Karena investasikan perlu waktu untuk bisa akhirnya jadi pertumbuhan dan pekerjaan," ucapnya.



Simak Video "Video: RI Dihantam Badai PHK, Jumlah Pengangguran Naik Jadi 7,28 Juta Orang"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads